Samarinda, infosatu.co – Arah pembangunan Kota Samarinda tahun 2026 dipastikan akan berbasis pada aspirasi masyarakat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan, masukan dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil reses anggota DPRD akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya aspirasi warga untuk diterjemahkan dalam bentuk program yang konkret dan berkelanjutan.
Ia menegaskan hal itu usai menghadiri Musrenbang RKPD, pada Kamis, 10 April 2024.
“RKPD bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tapi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah,” ungkapnya.
Deni juga menyoroti berbagai persoalan krusial seperti banjir, infrastruktur yang belum merata, dan terbatasnya akses air bersih.
Ia menilai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu periode anggaran, sehingga dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan.
Di sisi lain, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai forum musrenbang sebagai sarana penting untuk menyinergikan rencana pembangunan jangka menengah dengan kondisi dan kebutuhan aktual di masyarakat.
Ia menekankan dua fokus utama yang menjadi prioritas pemerintah kota, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai dan pemerataan akses air bersih.
“Samarinda sangat bergantung pada Sungai Karang Mumus dan Mahakam. Sayangnya, kita masih sering memperlakukan sungai seperti tempat sampah,” kata Andi.
Menurutnya, peran kedua sungai tersebut sangat vital, tidak hanya sebagai sumber air baku, tetapi juga jalur ekonomi dan bagian dari identitas Kota Samarinda.
Karena itu, ia percaya bahwa peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan warga akan berdampak positif pada penanggulangan banjir.
“Kami optimis dalam 3-5 tahun ke depan, masalah banjir bisa ditekan secara signifikan jika pendekatan edukatif dilakukan secara masif,” jelasnya.
Terkait layanan air bersih, Andi Harun mengungkapkan bahwa saat ini cakupan pelayanan PDAM baru mencakup 73 persen penduduk.
Pemkot menargetkan pada tahun 2029, seluruh warga Samarinda dapat mengakses air bersih secara merata.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah kota akan mendorong pembangunan instalasi pengolahan air yang baru, memperluas jaringan intake, dan mencari alternatif pendanaan di luar APBD.
“PDAM harus berani mengambil langkah inovatif, termasuk menjalin kerja sama investasi. Yang penting tetap akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
