Kukar, infosatu.co – Penyelesaian persoalan agraria dan tata ruang di Indonesia membutuhkan sinergi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin, 17 Maret 2025.
Rakor tersebut menghadirkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi, termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebagai moderator. Dalam forum ini, Nusron menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang membuat kerja sama antarinstansi menjadi sangat krusial.
“Pertama, reforma agraria yang masih menghadapi banyak kendala. Kedua, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional yang kerap tertunda. Ketiga, permasalahan perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang belum terselesaikan di banyak daerah,” ungkapnya.
Ia memaparkan bahwa ada empat aspek utama yang harus menjadi fokus kerja sama. Pertama, legalisasi tanah dan penyelesaian konflik pertanahan, yang bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
Kedua, penyesuaian Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah dengan NIB pajak guna meningkatkan transparansi transaksi lahan dan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Jika NIB tanah dan NIB pajak selaras, tidak ada lagi ruang bagi pemilik tanah untuk menyembunyikan asetnya. Ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah,” jelas Nusron.
Ketiga, percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah di banyak provinsi dan kabupaten.
“Kami baru saja menandatangani persetujuan substansi RTRW Sumatera Barat. Tapi masih banyak daerah yang belum menyelesaikan revisi RTRW mereka,” ujarnya.
Keempat, percepatan pengadaan lahan, terutama untuk proyek strategis nasional (PSN), yang sering terhambat oleh tarik-menarik kepentingan masyarakat. Nusron menekankan bahwa keterlambatan penetapan lokasi menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan.
Selain itu, Nusron juga menyoroti pentingnya proyek Integrated Land and Spatio Planning Project (ILASPP), sebuah inisiatif yang didukung oleh Bank Dunia dan melibatkan berbagai kementerian, termasuk ATR/BPN, Kehutanan, dan Transmigrasi.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap berbagai masalah dapat diurai satu per satu,” pungkasnya.
Dengan dorongan kolaborasi lintas sektor, diharapkan permasalahan agraria dan tata ruang dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga proyek pembangunan nasional dapat berjalan lebih lancar. (Adv)
