Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya penurunan angka stunting melalui sinergi antar perangkat daerah.
Pada Forum Lintas OPD yang berlangsung di Ruang Rapat Martadipura, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Rabu, 12 Maret, berbagai strategi disiapkan guna mencapai target stunting di bawah 10 persen pada 2025.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Kusnandar, mengungkapkan bahwa angka stunting di Kukar telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Pada 2022, angka stunting masih berada di 27,1 persen, namun berhasil ditekan menjadi 14 persen pada 2024, sesuai dengan target nasional,” jelasnya.
Kusnandar menambahkan bahwa target selanjutnya adalah menurunkan angka stunting hingga di bawah 10 persen pada 2025.
“Kita menargetkan angka stunting di Kukar bisa turun di bawah 10 persen pada 2025. Pencegahannya tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi juga melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk air bersih dan rumah layak huni, serta Dinas Sosial untuk jaminan kesehatan,” ujarnya.
Berbagai langkah dilakukan untuk mendukung upaya ini, seperti pemberian makanan tambahan bagi balita, edukasi gizi, serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting.
Namun, Kusnandar menekankan bahwa pencegahan harus dimulai sejak masa kehamilan.
“Ibu hamil perlu rutin periksa hemoglobin dan mengonsumsi tablet penambah darah agar anak tidak lahir dalam kondisi stunting,” tambahnya.
Asisten III Pemkab Kukar, Dafiq Haryanto, menegaskan bahwa penanganan stunting menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Forum ini bertujuan untuk menajamkan program prioritas dan membangun kolaborasi antar-OPD. Beberapa sub-kegiatan yang belum teranggarkan, seperti pendampingan keluarga risiko stunting, akan kami usulkan dalam RKPD,” katanya.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kukar menyoroti pentingnya pendataan serta kepedulian terhadap kelompok rentan.
Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris Suherdiman, menegaskan bahwa kesejahteraan sosial, termasuk perhatian terhadap penyandang disabilitas, juga harus ditingkatkan.
“Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian lebih, terutama akses terhadap terapi yang masih terbatas di rumah sakit. Kita juga harus mencegah kasus penelantaran yang masih terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin diperkuat, Pemkab Kukar berharap program penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Adv)
