Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda Andi Harun menanggapi hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menungkapkan tingkat elektabilitasnya mencapai 79,3 persen pada pertanyaan terbuka.
Bahkan, mencapai 91,4 persen pada simulasi elektabilitas dengan kandidat lain menjelang Pilkada Samarinda November 2024.
“Keputusan masyarakat itu sudah sampai 91,4 persen, Pemerintah Kota Samarinda mendapat kekuasaan di Indonesia. Itu 90 persen,” ujar Andi Harun usai menghadiri acara halalbihalal PDAM Tirta Kencana Samarinda, Kamis (18/4/2024).
Ia menegaskan hasil survei tersebut tidak hanya tertuju pada dirinya semata. Namun, juga bagi seluruh jajaran pemerintah kota (pemkot) yang mendapat aproval rating 94,1 persen dari warga Samarinda.
“Tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan pemerintah pada angka yang cukup tinggi tersebut sekaligus menjadi tantangan. Saya harus menyatakan terima kasih yang sangat kepada masyarakat atas apresiasi dari kinerja pemerintah terhadap PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan ini,” jelasnya.
Dengan masih adanya PR yang harus diselesaikan, maka Andi Harun mengajak semua pihak tidak terlena dengan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
“Kita jangan terlena dengan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi. Apresiasi keberhasilan yang hanya di atas 80 persen harus menjadi pemicu semangat untuk terus menyelesaikan masalah-masalah yang masih menjadi PR di tengah-tengah masyarakat,” tegasnya.
Masalah yang masih harus dievaluasi antara lain kinerja ekonomi. Meski program penanggulangan banjir mendapat apresiasi, aspek ekonomi dinilai masih menjadi kekurangan.
“Sebenarnya kinerja ekonomi, pembangunan infrastruktur dan penyelesaian masalah seperti banjir tinggi. Tapi, masih ada dua PR dalam riset itu, yaitu soal kemacetan dan premanisme,” ungkap Andi Harun.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemkot dan masyarakat dalam menangani masalah-masalah tersebut. Hal ini termasuk melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait isu keamanan dan masalah sosial lainnya.
Terkait masalah premanisme, Andi Harun menyoroti keberadaan jukir liar yang diduga di-back-up oleh kelompok preman tertentu. Ia berharap persoalan itu dapat diselesaikan dengan baik sebelum pihaknya melakukan penertiban.
“Misalnya tadi itu jukir liar, itu tidak berhenti sendiri. Ada yang bergerak secara individu, tapi ada juga yang diduga di-back-up oleh kelompok-kelompok preman. Kita pelan-pelan urai satu-satu,” pungkasnya.
