Bontang, infosatu.co – BPJS Ketenagakerjaan membuat Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) dengan baik dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of MSI Global Alliance) dengan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Sementara Laporan Pengelolaan Program (LPP) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) dinyatakan sesuai penyajian kriteria berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2013. Penyampaian hasil audit LK-LPP BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2020 kepada publik lebih cepat dari yang ditargetkan regulasi yaitu 31 Juli 2021.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri memberikan apresiasi kepada manajemen atas penyampaian laporan keuangan yang dilakukan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kami mampu menyampaikan transparansi pengelolaan melalui publikasi hasil audit satu bulan lebih cepat dari target regulasi. Ini merupakan salah satu capaian manajemen BPJS ketenagakerjaan periode 2021-2026 dan menjadi langkah awal yang perlu diapresiasi,” ujar Zuhri di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Senin (31/5/2021) lalu.
Hasil dari audit LK dan LPP tersebut menyatakan bahwa Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) terdiri dari Dana JKK, JKM, JHT dan JP tumbuh hingga 13 persen. Hal tersebut dicapai meski terdapat peningkatan klaim JHT hingga 22 persen, sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan adanya kebijakan relaksasi iuran dengan potongan hingga 99 persen selama 6 bulan.
Tingkat kesehatan keuangan DJS maupun BPJS Ketenagakerjaan selama tahun 2020 juga dalam kondisi yang aman dan sehat.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan bahwa pertumbuhan DJS ini antara lain ditopang kinerja investasi pada tahun 2020. Capaian dana investasi aset DJS tumbuh hingga 13,16 persen YoY, dengan hasil investasi tumbuh sebesar 11,42 persen YoY.
“Aset DJS yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 483,78 triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp15,8 triliun, maka sampai penghujung tahun 2020 secara total BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset sebesar Rp 499,58 triliun,” kata Anggoro.
Sementara itu, ditegaskan Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha, dalam hal cakupan perlindungan kepesertaan sampai akhir tahun 2020 telah tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Lanjutnya, dengan 30 juta tenaga kerja peserta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2020 sebesar Rp73,26 triliun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 bahkan cukup dibayarkan hanya dengan iuran yang diterima.
“Semua program DJS yang dikelola dalam kondisi likuiditas baik, terlihat dari pembayaran klaim yang dapat diselesaikan hanya dengan iuran tahun berjalan,” ucap Asep.
Dari pendapatan investasi yang direalisasikan mencapai Rp 32,33 triliun, Asep memaparkan bahwa hal tersebut dapat memberikan imbal hasil kepada peserta JHT sebesar 5,59 persen, yang lebih tinggi dari bunga rata-rata deposito counter rate bank pemerintah sebesar 3,68 persen.
Sebagai tambahan, hasil pengembangan investasi JHT di BPJS ketenagakerjaan tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga deposito di perbankan dikenakan pajak sebesar 20 persen.
Ditilik dari sisi manfaat kepada peserta, selain memberikan hasil investasi yang baik, sepanjang tahun 2020 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp 36,45 triliun kepada 2,9 juta peserta.
Besaran pembayaran klaim tersebut meningkat sebesar 22,64 persen. Bahkan Anggoro memberikan tambahan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel.
Predikat WTM dari kantor akuntan independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
“Sepanjang tahun, selain diawasi oleh KAP independen, kami juga diawasi secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPK,” jelasnya.
Ini dilakukan semata-mata untuk meyakinkan jika seluruh peserta dan stakeholder bahwa dana peserta yang besar dikelola dengan sangat baik, prudent dan transparan untuk dikembalikan kepada peserta dengan hasil yang optimal.
Berbagai capaian ini membuat Anggoro merasa masih bisa dan perlu melakukan peningkatan di berbagai aspek, seperti peningkatan kapasitas layanan kepada peserta dan akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 37 juta tenaga kerja aktif.
“Selanjutnya, kami lebih fokus pada inisiatif strategis tahun 2021 dan seterusnya seperti implementasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai mandat dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” paparnya.
Ia menambahkan, akan mengoptimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 untuk meningkatkan coverage kepesertaan.
“Terima kasih yang setinggi-tingginya pada Kemenaker, DJSN dan Kemenkeu atas dukungannya, sehingga kami dapat melewati tahun 2020 dengan baik,” terangnya.
Anggoro juga membeberkan untuk mengakses Laporan Keuangan BP Jamsostek, tautan resmi dapat diakses melalui http://bit.ly/LKBPJAMSOSTEK2020.
“Semoga program jaminan sosial ketenagakerjaan yang kami selenggarakan dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang optimal bagi seluruh pekerja di Indonesia,” pungkas Anggoro.
Di tempat berbeda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang Ramdani turut memberikan apresiasi dan bangga dengan pencapaian manajemen atas audit tersebut.
“Kami selalu berkomitmen mendukung pencapaian kinerja manajemen, melalui prinsip-prinsip good governance yang selalu kami terapkan selaku pelaksana di wilayah. Semoga pencapaian tersebut akan berkelanjutan di tahun depan dan pekerja mendapat manfaat yang optimal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan,” harapnya. (editor: irfan)
