infosatu.co
Uncategorized

Warga Mengeluh ZZT, Dewan RDP Cari Solusi

Ketua Komisi I Johny NG saat ditemui awak media usai pimpin RDP Komisi I DPRD Balikpapan. (foto: Lilik)

Balikpapan, infosatu.co – Komisi I DPRD Balikpapan gelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait adanya keberatan warga RT 5, RT 6, RT 7 dan RT 21 di sepanjang Jalan Sudirman untuk pelarangan parkir. Kebanyakan mereka mempunyai usaha toko dan restoran.

Suasana RDP yang diadakan Komisi I DPRD Balikpapan terkait adanya keberatan warga RT 5, RT 6, RT 7 dan RT 21 di sepanjang Jalan Sudirman untuk pelarangan parkir.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I Johny NG. Menurutnya sebagai perantara untuk mengajukan surat keberatan, mereka harus ke Kapolri dan Presiden.

“Kami sebagai perantara hanya mengakomodir keluhan warga yang merasa keberatan dengan diberlakukannya Zona Zero Toleransi ( ZZT ). Mereka pun minta dukungan kepada Komisi I untuk meneruskan aspirasi mereka,” jelas Johny.

Selanjutnya, mereka datang ke sini ya untuk membahas masalah-masalah kondisi di sini. Karena adanya aspirasi mereka yang ingin disampaikan, Komisi I akan meneruskan.

“Nanti akan dilihat ke depannya. Karena kalau dilihat Balikpapan ini tidak pernah ada macet masalah kendaraan. Apabila tidak diperbolehkan parkir sepanjang jalan ini tentunya akan menjadi masalah dengan usaha mereka,” bebernya.

Dalam RDP itu, di tengah pandemi Covid-19, warga juga mengeluh karena toko mereka penjualannya anjlok disebabkan toko-toko sepi pembeli. Komisi I pun memberikan arahan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Tidak hanya itu, sampai saat ini mereka pun belum bisa membayar THR.

“Kita jadi prihatin jangan sampai hal tersebut terjadi. Karena apabila itu terjadi ditakutkan kriminalitas di Kota Balikpapan akan bertambah terus dengan banyaknya pengangguran. Jadi kita membantu karyawan ini agar tetap bekerja seperti semula,” pungkasnya.(editor: irfan)

Related posts

Pemerintah dan CISAC Sepakat Perkuat Transparansi Pengelolaan Royalti Musisi Indonesia

Rizki

Menkum Resmikan 267 Posbakum di Jakarta, Dorong Akses Keadilan bagi Kaum Rentan

Martinus

Kemenkum Dorong Reformasi Tata Kelola Royalti Musik

Martinus

Leave a Comment

You cannot copy content of this page