Reporter: Dina – Editor: Redaksi
Samarinda, infosatu.co – – Rapat lanjutan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim kembali digelar dengan dihadiri oleh Kepala Biro Perekonomian Pemprov Kaltim Nazrin yang didampingi beberapa staffnya.
“Tentunya dari hasil rapat kali ini, kami akan sama-sama memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kaltim,” ujarnya ketika ditemui infosatu.co, Rabu (10/6/2020).
Ia menjelaskan ada delapan BUMD di Kaltim, memang sejak 2016, Pemprov Kaltim telah melakukan revitalisasi BUMD. Saat itu BUMD itu tidak jelas kepengurusannya dan tidak sesuai dengan tatanan perusahaan. Meski demikian, Biro Perekonomian mencoba untuk melakukan penataan ulang, namun masih belum berjalan dengan baik.
“Memang dari delapan Perusahaan Daerah (Perusda) itu sudah terbagi beberapa klaster seperti ada bidang keuangan, infrastruktur, bidang perkebunan dan kehutanan. Sebenarnya sejak awal kami memiliki program bagus, terkait klaster tersebut dalam membangun kawasan. Misalnya di Perusda Kariangau buat klaster industri dan jasa perdagangan, serta lainnya,” sambungnya.
Lebih jauh Nazrin mengutarakan bahwa memang perlu ada evaluasi. Kenapa klaster ini tidak dijalankan, terkait apakah ada permasalahan dengan badan pengelolanya atau pemerintah yang tidak optimal dalam melaksanakan kegiatan. Kelemahannya ada di awal tidak membuat semacam kontrak kerja untuk pengikat direktur.
“Kalau tidak bekerja dengan baik dan tidak melakukan penyetoran anggaran maka dengan sendirinya “goodbye” saja. Tentu langkah inilah yang akan diterapkan kedepan 1 hingga 2 tahun jika tidak memberikan manfaat untuk daerah, keluar saja,” tutupnya.
