Jakarta, Infosatu.co – Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa memaparkan perkembangan pembangunan di wilayah Sahara Maroko dalam pertemuan Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi persoalan dekolonisasi.
Teguh hadir sebagai petisioner dalam pembahasan sengketa Sahara Maroko, yang juga dikenal sebagai Sahara Barat. Kehadirannya dalam forum tersebut merupakan yang keempat kalinya.
Dalam pemaparannya, Teguh menekankan bahwa perkembangan pembangunan di wilayah Sahara perlu menjadi bagian dari pembahasan penyelesaian sengketa. Menurutnya, hak atas pembangunan merupakan hak fundamental yang harus dirasakan masyarakat di wilayah tersebut.
Ia menyoroti penerapan New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan pada 2015 dan dinilai telah mendorong perubahan di sejumlah kota, terutama Laayoune dan Dakhla.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Teguh juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang menjadi bagian dari pembangunan kawasan Sahara. Di antaranya pembangunan jalan tol Tiznit-Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla yang diarahkan untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat.
Selain infrastruktur transportasi dan perdagangan, investasi pada energi terbarukan serta fasilitas desalinasi air disebut turut memperkuat kemandirian sumber daya di wilayah Sahara.
Teguh menyampaikan perkembangan tersebut tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dalam aspek sosial dan politik. Ia menyebut tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Selatan pada pemilu 23 September mencapai 60 hingga 80 persen.
Dukungan terhadap integrasi wilayah Sahara dengan Maroko, lanjutnya, juga tercermin dari semakin banyaknya negara yang membuka konsulat jenderal di Laayoune dan Dakhla. Lebih dari 130 negara anggota PBB telah memberikan dukungan terhadap kedaulatan Maroko.
Atas berbagai perkembangan tersebut, Teguh menilai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025) yang mendukung rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko perlu dijadikan pijakan dalam mencari penyelesaian politik atas sengketa Sahara.
Ia berharap perkembangan pembangunan dan dukungan internasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian yang memberikan stabilitas, martabat, dan perdamaian jangka panjang di kawasan.
