Bontang, infosatu.co – Komisi III DPRD Bontang melakukan kunjungan kerja (kunker) di 4 lokasi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten/kota yakni di Dishub Samarinda, Dishub Kutai Timur (Kutim), Dishub Kutai Kartanegara (Kukar) dan Dishub Balikpapan terkait permasalahan pembangunan gedung uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (KIR) yang belum menghasilkan solusi.
Wakil Ketua Komisi lll DPRD Bontang Abdul Malik menyatakan kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut dari persoalan uji KIR masyarakat Bontang yang harus dilakukan di luar Kota. Tak hanya itu, kunjungan tersebut juga sebagai pertimbangan pihaknya untuk melakukan rapat kerja dengan pihak instansi terkait.
“Kami akan menggelar rapat kemudian akan mengundang asisten dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang terkait gedung uji KIR karena ini sangat mendesak,” ungkpnya beberapa waktu lalu.
Ia memaparkan dari kunjungan tersebut ada beberapa poin penting yang didapat, salah satunya menjadi syarat kabupaten/kota untuk dapat mengikuti penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).
“Dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) juga memastikan kepada kabupaten/kota terkait siap atau tidaknya mengadakan gedung uji KIR yang seharusnya sudah selesai di 1 Januari 2021 lalu,” sambungnya.
Selanjutnya pihaknya juga mendiskusikan syarat dan pelayanan uji KIR baik soal sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana (sapras), lahan, dan bangunan gedung uji KIR.
“Di Bontang lahannya kurang luas, apalagi lokasi yang berada dekat dengan pemukiman warga,” tambahnya.
Politikus PKS itu berharap, agar pembangunan gedung uji KIR di Bontang dapat segera direalisasikan guna memudahkan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Di Bontang sendiri terdapat 6.000 kendaraan yang wajib uji KIR. Sehingga, mereka tidak perlu lagi melakukannya di Samarinda,” pungkasnya. (editor: irfan)
