Samarinda, Infosatu.co – Persoalan banjir yang terus menghantui aktivitas belajar mengajar di SMPN 24 Samarinda ternyata telah menjadi perhatian pemerintah sejak lebih dari satu dekade lalu.
Berbagai upaya pernah dirancang untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk opsi memindahkan sekolah ke lokasi yang lebih aman dari genangan. Namun, rencana itu akhirnya tidak pernah terealisasi karena mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan pembahasan mengenai masa depan SMPN 24 bukanlah isu baru. Menurutnya, sejak tahun 2014 pihak sekolah telah berulang kali mengusulkan perbaikan maupun solusi permanen kepada pemerintah kota akibat kondisi lingkungan sekolah yang kerap terdampak banjir.
Ia menjelaskan, pada masa kepemimpinan Wali Kota Samarinda saat itu, pemerintah sempat mengkaji sejumlah alternatif lokasi relokasi. Beberapa lahan yang dipertimbangkan antara lain kawasan yang direncanakan menjadi pasar modern hingga area bekas terminal yang dinilai lebih aman dari ancaman banjir.
“Sejak dulu sebenarnya sudah ada pembahasan untuk memindahkan sekolah ke lokasi yang lebih layak. Beberapa opsi sudah disiapkan, tetapi saat itu muncul penolakan dari warga,” kata Sri Puji saat ditemui di DPRD Samarinda, Senin 15 Juni 2026.
Menurutnya, penolakan tersebut tidak lepas dari pertimbangan akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Warga menilai keberadaan SMPN 24 di kawasan Bukit Pinang masih dibutuhkan karena sekolah menengah pertama lain di wilayah tersebut terbatas.
Selain itu, banyak orang tua murid khawatir jika sekolah dipindahkan ke lokasi baru, jarak tempuh siswa akan semakin jauh dan menyulitkan aktivitas belajar sehari-hari.
Pemerintah kota saat itu bahkan disebut telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendukung proses pemindahan sekolah ke lahan yang berada di sekitar Kantor Kelurahan Bukit Pinang. Namun rencana tersebut akhirnya tidak dilanjutkan setelah mendapat penolakan dari masyarakat.
“Orang tua murid waktu itu keberatan jika anak-anak mereka harus bersekolah lebih jauh. Karena ada penolakan, akhirnya rencana relokasi tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang sudah disiapkan ditarik kembali,” ujarnya.
Akibat batalnya relokasi, persoalan banjir yang terjadi hampir setiap tahun di lingkungan SMPN 24 pun terus berulang. Sri Puji menilai kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.
Ia mengakui kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman sangat mendesak. Namun di sisi lain, aspirasi masyarakat terkait akses pendidikan juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Masalahnya sampai sekarang belum selesai. Banjir masih terjadi berkali-kali dalam setahun, sementara relokasi yang dulu dianggap sebagai solusi juga terkendala karena masyarakat tidak menginginkannya,” tuturnya.
Komisi IV DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat kembali mengkaji langkah-langkah strategis untuk menangani persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut, baik melalui peningkatan infrastruktur pengendali banjir maupun opsi penataan ulang fasilitas pendidikan yang lebih aman bagi siswa dan tenaga pengajar.
