Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperketat pengawasan distribusi biosolar subsidi dengan menertibkan kendaraan angkutan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan bahan bakar bersubsidi hanya diterima kendaraan yang benar-benar berhak sekaligus menutup celah penyalahgunaan di lapangan.
Melalui Dinas Perhubungan (Dishub), pemkot mengusulkan pemblokiran 5.095 fuel card yang terindikasi digunakan kendaraan dengan status uji berkala (KIR) kedaluwarsa maupun belum memiliki data pengujian. Hingga Rabu 29 Juli 2026 sebanyak 135 fuel card telah dinonaktifkan.
Kepala Dishub Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan Pertamina, Bank BRI, pengelola SPBU, Dinas Perdagangan (Disdag), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), serta sejumlah perusahaan otobus.
“Kami meminta kepada BRI paling lambat 13 Agustus, 5.095 kartu itu sudah terblokir. Hari ini sudah ada 135 fuel card yang diblokir,” ungkapnya.
Menurut Manalu, kendaraan yang tidak memiliki KIR aktif tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh biosolar subsidi. Karena itu, pemilik armada diminta segera memperbarui status uji berkala agar akses terhadap BBM bersubsidi dapat kembali digunakan.
Berdasarkan pendataan Dishub, sekitar 3.900 kendaraan tercatat memiliki KIR yang telah habis masa berlaku, sementara sekitar seribu kendaraan lainnya belum memiliki data uji berkala.
Pemerintah memberikan kesempatan hingga akhir Agustus bagi seluruh pemilik armada untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.
“Selama masa sosialisasi ini, kami mengimbau pemilik kendaraan yang KIR-nya sudah mati agar segera datang ke unit pelayanan untuk melakukan uji berkala. Layanan ini sudah digratiskan,” jelasnya.
Sebagai bagian dari penataan distribusi, Dishub juga akan menerapkan sistem nomor antrean pembelian biosolar subsidi mulai 1 September 2026.
Sebelum nomor antrean diterbitkan, petugas akan memverifikasi dokumen dan mencocokkan kondisi fisik kendaraan guna memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Selain itu, Dishub akan menerima pembaruan data kuota harian biosolar dari Pertamina untuk mengarahkan kendaraan ke SPBU yang masih memiliki stok.
Langkah tersebut diharapkan membuat penyaluran biosolar subsidi lebih tertib, tepat sasaran, serta mengurangi antrean panjang di SPBU.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi bersama Pertamina dan pengelola SPBU agar mekanisme baru ini dapat dipahami seluruh pengguna kendaraan angkutan,” pungkas Manalu.
