Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali melanjutkan proyek pembangunan embung di Kelurahan Bukit Biru setelah sempat tertunda akibat persoalan status lahan.
Lokasi proyek akhirnya digeser dari lahan Hak Guna Usaha (HGU) menyusul pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) oleh pemkab.
Embung ini sejak awal dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dan memperkuat sistem irigasi di wilayah pertanian Bukit Biru hingga Kecamatan Loa Kulu. Namun pelaksanaannya sempat terhenti lantaran lahan awal berada di bawah penguasaan perusahaan swasta.
“Memang ada kendala karena lokasi awal berada di lahan Hak Guna Usaha. Tapi kami sudah mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan tersebut. Untuk pencabutan HGU bukan kewenangan kami, makanya lokasi embung kami geser sedikit,” kata Bupati Kukar Edi Damansyah, Rabu, 7 Mei 2025.
Edi menegaskan relokasi ini merupakan solusi realistis demi mencegah keterlambatan proyek lebih lanjut.
Ia menyebut pembangunan embung adalah program strategis dalam mendorong produktivitas dan ketahanan sektor pertanian Kukar.
“Insyaallah, embung di Bukit Biru akan terwujud. Ini bagian dari program besar kita untuk mendukung ketahanan pangan,” ujarnya.
Kelurahan Bukit Biru dikenal memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi, terutama komoditas padi dan hortikultura. Ketersediaan air yang memadai dinilai menjadi faktor penentu keberhasilan pertanian, khususnya saat musim kemarau.
Pembangunan embung tersebut juga dinilai strategis dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap pola tanam petani. Proyek ini ditargetkan selesai sesuai jadwal agar langsung memberi dampak positif bagi masyarakat.
Embung Bukit Biru menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Kukar dalam pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, dengan tujuan akhir mencapai kemandirian pangan berbasis sumber daya lokal.
“Bukit Biru ini salah satu kelurahan yang memiliki kawasan pertanian sawah dan hortikultura yang maju,” pungkas Bupati Edi Damansyah (Adv).
