Samarinda, infosatu.co – Program Gratis Pol yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuai respons beragam dari masyarakat akibat adanya pembatasan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta masyarakat untuk bersabar.
Dalam acara buka puasa bersama DPD Partai Golkar Samarinda pada Rabu, 26 Maret 2025, Novan menjelaskan bahwa polemik terkait program Gratis Pol muncul karena program tersebut masih dalam tahap penyusunan.
“Program ini masih dalam tahap finalisasi, dan pergubnya masih diasistensi oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Novan.
Ia juga menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim tidak bisa serta-merta melakukan perubahan terhadap program yang sudah berjalan.
Hal ini disebabkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya, sehingga memerlukan revisi serta persetujuan bersama DPRD Provinsi.
“Perlu dipahami, program yang sekarang berjalan masih mengacu pada RPJMD gubernur sebelumnya. Jadi gubernur dan wakil gubernur yang baru tidak bisa serta-merta langsung mengubah,” jelasnya.
Meski begitu, Novan menyampaikan bahwa pasangan gubernur dan wakil gubernur, bersama jajaran pemerintah provinsi, terus berupaya merealisasikan program-program unggulan dalam waktu dekat, termasuk program Gratis Pol.
“Mereka tetap mengejar agar program-program yang dijanjikan dalam kampanye bisa mulai terlaksana dalam 100 hari kerja,” lanjutnya.
Menanggapi adanya pembatasan usia dalam program Gratis Pol Pendidikan, Novan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada upaya pemerintah dalam menciptakan generasi emas.
Oleh karena itu, program ini diprioritaskan bagi kelompok usia produktif.
Untuk meredam sentimen publik, Novan meminta masyarakat untuk tetap bersabar. Ia memastikan bahwa program ini akan berjalan sesuai dengan janji kampanye.
“Saya berharap bersabar dahulu. Intinya program gratis yang ada sesuai dengan yang disampaikan pada saat kampanye,” pungkasnya.
