Bontang, infosatu.co – Kondisi kawasan wisata Pulau Beras Basah kembali mendapat sorotan DPRD Kota Bontang. Ramainya wisatawan yang berkunjung dinilai belum diimbangi dengan fasilitas memadai sehingga kawasan pantai masih dipenuhi tenda dan lapak tidak beraturan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam meminta Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) segera melakukan pembenahan fasilitas secara permanen agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
Menurutnya, keberadaan tenda-tenda liar di kawasan pantai muncul karena minimnya tempat berteduh yang disediakan pemerintah bagi pengunjung.
“Kalau kita lihat, pengunjung itu sebenarnya hanya mencari tempat berlindung dari panas. Jadi pemerintah memang harus hadir menyediakan fasilitas yang memadai, misalnya gazebo atau tempat berteduh permanen yang tertata rapi,” ujarnya, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menilai Pulau Beras Basah merupakan salah satu ikon wisata unggulan Kota Bontang yang seharusnya mendapat perhatian lebih serius, terutama dalam aspek penataan kawasan dan kenyamanan wisatawan.
Momentum pembenahan dinilai semakin terbuka setelah pengelolaan Pulau Beras Basah kini berada sepenuhnya di bawah Pemerintah Kota Bontang.
“Sekarang pengelolaannya sudah dipegang Pemkot Bontang. Tinggal bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran untuk menjaga, mempromosikan, dan memastikan Beras Basah tetap menjadi destinasi unggulan,” katanya.
Selain persoalan fasilitas wisata, Rustam juga menyoroti ancaman abrasi yang terus terjadi di kawasan pulau. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan kawasan wisata di masa mendatang.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan pihak investor dalam pengelolaan wisata Pulau Beras Basah agar penataan kawasan dapat dilakukan lebih profesional.
Meski demikian, DPRD mengingatkan agar kerja sama tersebut tetap berpihak kepada kepentingan daerah dan dilakukan secara transparan.
“Kalau memang melibatkan investor silakan saja supaya pengelolaannya lebih profesional. Tapi jangan sampai nilai kontraknya tidak masuk akal. Potensinya besar, jadi kontribusi untuk daerah juga harus besar,” tegasnya.
Sebagai mitra pengawas pemerintah daerah, Komisi B DPRD Bontang juga meminta setiap rencana kerja sama pengelolaan wisata dapat dipaparkan terlebih dahulu kepada DPRD agar pengawasan berjalan maksimal.
“Jangan sampai seperti pengelolaan parkir, terlihat ramai dan besar, tapi pemasukan ke daerah kecil. Itu yang harus diawasi bersama,” pungkasnya. (Adv)
