Kutim, infosatu.co – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim), mencatat 13.411 anak usia sekolah di daerah itu tidak mengenyam pendidikan formal per Maret 2025.
Data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek menunjukkan, 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 anak putus sekolah, dan 1.470 anak telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Angka tersebut menempatkan Kutai Timur sebagai kabupaten dengan tingkat Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi se Kalimantan Timur.
Kepala Disdikbud Kutai Timur, Mulyono, mengatakan temuan ini kontras dengan massifnya investasi pemerintah daerah dalam sektor pendidikan.
“Padahal alokasi anggaran pendidikan kami sudah lebih dari 20 persen APBD. Program-program prioritas juga telah dijalankan secara luas,” ujar Mulyono.
Itu disampaikan pada kegiatan Launching Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Jumat, 21 November 2025.
Menurut dia, pemerintah daerah telah menggulirkan sederet program untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
Di antaranya, pembagian empat set seragam gratis bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP); penyediaan buku wajib, buku pendamping, dan buku muatan lokal gratis.
Juga pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA); beasiswa untuk lebih dari 20 persen siswa SD dan SMP; hingga pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah.
Program pendukung untuk guru juga diberikan, mulai dari seragam, insentif, beasiswa, hingga berbagai pelatihan teknis.
Namun, Mulyono mengakui bahwa persoalan ATS tidak bergantung pada program pendidikan semata.
“Masalah anak tidak sekolah itu saling terkait: kemiskinan, kondisi geografis yang terisolasi, pekerja anak di sektor tambang dan perkebunan. Sifatnya multidimensi,” kata dia.
Karena itu, ia menilai pendekatan sektoral tidak akan cukup untuk menekan angka ATS di Kutai Timur.
“Diperlukan intervensi menyeluruh dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, tokoh adat, komunitas lokal, hingga sektor swasta,” katanya.
“Kita bicara soal perbaikan sistemik, pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan budaya sekolah, hingga penegakan regulasi yang melindungi anak,” ujarnya.
Sebagai respons atas tingginya angka ATS, Mulyono memasukkan isu ini sebagai fokus utama proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II.
Program tersebut diberi nama Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) dan direncanakan menjadi kerangka kerja lintas sektor untuk menekan angka putus sekolah.
Konsep akademis SITISEK disusun bersama Universitas Negeri Yogyakarta, dan akan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah penanganan ATS.
Dalam ruang lingkup internal, SITISEK diarahkan untuk memperbaiki tata kelola di Disdikbud. Program ini menargetkan
verifikasi data ATS melalui kolaborasi dengan Disdukcapil dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
Selain itu, rehabilitasi ruang kelas, penyediaan seragam, buku, dan biaya dasar pendidikan bagi keluarga miskin, pembentukan tim penanganan ATS untuk menekan angka putus sekolah
Output tersebut diharapkan menurunkan angka ATS internal hingga 70-90 persen dalam satu tahun, sekaligus meningkatkan efisiensi organisasi dan kualitas pembelajaran.
Pada level eksternal, SITISEK membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil, tokoh adat dan agama, organisasi lokal, sektor swasta, serta program nasional terutama untuk menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan, pernikahan dini, pekerja anak, dan akses transportasi yang terbatas.
Program ini akan memanfaatkan peluang dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan yang mendominasi ekonomi Kutai Timur.
Lebih lanjut, dijelaskannya, roadmap SITISEK dirancang untuk berjalan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai RPJPD Kutai Timur 2025-2045.
“Roadmap mencakup peta jaringan stakeholder, target terukur, dan mekanisme evaluasi berbasis data,” kata Mulyono.
Mulyono berharap program ini menjadi tonggak transformasi penanganan ATS di Kutai Timur.
“Harapan kami, tidak ada lagi anak di Kutai Timur yang tertinggal dari pendidikan hanya karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial. Pendidikan harus menjadi hak yang benar-benar bisa diakses semua anak,” pungkasnya. (Adv)
