Samarinda, Infosatu.co – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Kota Samarinda mendapat perhatian khusus menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam proses penerimaan siswa.
Merespons hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda memastikan seluruh tahapan SPMB akan diawasi secara ketat guna menutup celah praktik pungutan liar, percaloan, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda Ibnu Araby mengatakan penerimaan murid baru selalu menjadi agenda yang sensitif karena menyangkut tingginya antusiasme masyarakat untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu.
“SPMB setiap tahun memang selalu menjadi perhatian karena itu seluruh proses harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh ada praktik yang menyimpang,” kata Ibnu, Selasa 2 Juni 2026.
Menurutnya, SE KPK Nomor 7 Tahun 2026 menjadi pengingat bagi seluruh pihak baik penyelenggara maupun masyarakat, agar pelaksanaan penerimaan siswa baru dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pungli ataupun upaya-upaya yang bertujuan meloloskan calon peserta didik di luar mekanisme yang telah ditetapkan.
“KPK memberikan perhatian terhadap potensi penyimpangan dalam SPMB. Ini menjadi pengingat bahwa proses penerimaan murid baru harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tim tersebut bertugas mengawasi jalannya SPMB dari awal hingga akhir pelaksanaan.
Menariknya, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau sekolah, tetapi juga terhadap Disdikbud sebagai penyelenggara program.
“Satgas dipimpin Inspektorat melibatkan aparat penegak hukum. Kami sebagai penyelenggara juga berada dalam pengawasan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Ibnu menilai salah satu persoalan yang kerap muncul setiap tahun adalah keinginan sebagian orang tua untuk memasukkan anak ke sekolah yang dianggap favorit meskipun berada di luar wilayah domisilinya.
Kondisi tersebut sering memicu keluhan ketika calon peserta didik tidak lolos seleksi pada jalur domisili.
Ia mencontohkan adanya sejumlah orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 2 Samarinda meski tempat tinggal mereka berada di kawasan Lempake maupun Mugirejo.
Menurut Ibnu, kondisi seperti itu harus dipahami masyarakat sebagai konsekuensi dari sistem penerimaan yang telah diatur pemerintah.
“Kami menjelaskan bahwa ada ketentuan domisili yang harus dipatuhi. Karena itu siswa sebaiknya bersekolah di satuan pendidikan yang paling dekat dengan tempat tinggalnya,” katanya.
Selain pengawasan, Disdikbud juga memastikan kesiapan teknis pelaksanaan SPMB, termasuk bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran Kota Samarinda.
Menanggapi kekhawatiran terkait keterbatasan akses internet di sejumlah kawasan seperti Bukuan, Batu Besaung, Sungai Siring, dan Pal Besi, Ibnu memastikan masyarakat tetap dapat mengikuti proses pendaftaran dengan datang langsung ke sekolah tujuan.
Disdikbud telah menyiapkan operator pendamping, fasilitas internet, hingga sumber listrik cadangan untuk mengantisipasi kendala teknis selama masa pendaftaran berlangsung.
“Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses internet, silakan datang langsung ke sekolah. Kami sudah menyiapkan pendampingan dan berbagai fasilitas pendukung agar proses pendaftaran tetap berjalan lancar,” pungkasnya.
