Samarinda, infosatu.co — Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Iswandi menyoroti minimnya kontribusi sejumlah bank terhadap pembangunan Kota Samarinda melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Hal itu disampaikan usai Komisi III DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Bank Mandiri KCP Samarinda Kesuma Bangsa, Kamis 7 Mei 2026.
Iswandi mengatakan, pihaknya mulai memanggil pihak perbankan sejak hari ini, diawali dengan Bank Mandiri dan dilanjutkan Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam pertemuan tersebut, Komisi lll DPRD Samarinda mempertanyakan sejauh mana kontribusi bank-bank yang beroperasi dan menghimpun dana masyarakat di Samarinda terhadap pembangunan kota.
“Kalau Bank Mandiri, salah satunya terkait penempatan dana deposito pemerintah kota. Tapi yang utama kami tanyakan adalah CSR mereka,” ungkapnya.
Ia menilai selama ini kontribusi nyata dari sektor perbankan terhadap pembangunan kota masih belum terlihat, kecuali dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bankaltimtara yang dianggap cukup aktif.
“Selama ini yang kelihatan kontribusinya hanya BPD. Kalau bank-bank lain, kami belum pernah melihat ada kontribusi yang nyata untuk kota,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberadaan bank di Samarinda seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis semata. Menurutnya, bank juga perlu mengambil bagian dalam pembangunan fasilitas publik maupun ikon kota melalui program CSR.
Ia mencontohkan pembangunan patung Pesut Mahakam di kawasan depan Lembuswana yang menurutnya sebenarnya dapat dibiayai oleh pihak perbankan tanpa harus menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Harusnya tidak semua dibebankan ke APBD, misalnya patung Pesut Mahakam itu, satu bank saja bisa membangunkan. Selesai,” jelasnya.
Politikus PDI-P tersebut menilai, jika terdapat lima hingga enam bank besar yang aktif beroperasi di Samarinda, maka masing-masing dapat membiayai proyek-proyek monumental atau fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kalau ada lima atau enam bank di sini, mereka bisa membuat lima sampai enam proyek monumental. Jadi tidak perlu menggunakan dana APBD,” jelasnya.
Dengan langkah tersebut dinilai dapat membantu pemerintah melakukan penghematan anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.
Karena itu, Komisi III DPRD Samarinda mendorong seluruh pelaku usaha, khususnya sektor perbankan yang menghimpun dana dan menjalankan aktivitas bisnis di Samarinda, agar lebih aktif memberikan kontribusi terhadap pembangunan kota.
“Kami minta pelaku usaha yang mengambil dana funding (modal) di Samarinda dan beraktivitas di Samarinda agar ikut berkontribusi untuk kota ini,” tegasnya.
