Samarinda, infosatu.co – Wajah fasilitas publik di Jalan Pahlawan, Kota Samarinda mendadak jadi sorotan. Halte yang semestinya menjadi tempat menunggu angkutan umum, justru berubah fungsi menjadi tempat tinggal, memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menilai kondisi tersebut sebagai bentuk penyimpangan penggunaan aset daerah yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Ia mendesak pemerintah kota (pemkot) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) segera turun tangan melakukan penertiban.
“Fungsi halte itu jelas untuk menunggu transportasi, bukan dijadikan tempat tinggal. Ini harus ditindak,” tegasnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap alih fungsi fasilitas umum berpotensi menciptakan preseden buruk dalam pengelolaan aset publik. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi penggunaan halte di luar peruntukannya.
Lebih jauh, DPRD juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali fungsi halte melalui penyediaan transportasi massal yang memadai. Tanpa kehadiran angkutan umum, halte dinilai rentan terbengkalai dan disalahgunakan.
Program pengadaan transportasi massal di Samarinda sendiri sebelumnya ditargetkan berjalan pada 2026. Namun, rencana tersebut mengalami penundaan dan kini akan kembali diperjuangkan dalam penganggaran tahun 2027.
“Memang ada kendala, sehingga belum bisa direalisasikan tahun ini. Tapi akan kita dorong agar masuk lagi di 2027,” jelas Deni.
Ia menyebut, skema transportasi yang disiapkan meliputi layanan bus sekolah serta angkutan dalam kota, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp900 juta.
DPRD pun menyarankan agar armada yang digunakan disesuaikan dengan kondisi jalan di Samarinda.
Penggunaan kendaraan berukuran kecil seperti mikrobus dinilai lebih efektif, mengingat banyak ruas jalan di kota ini relatif sempit. Armada tersebut diproyeksikan mampu mengangkut sekitar 15 hingga 20 penumpang.
Deni menambahkan, kehadiran transportasi massal bukan sekadar soal mobilitas, tetapi juga bagian dari upaya menekan beban biaya masyarakat serta mendukung arah pembangunan Samarinda sebagai kota metropolitan.
“Ini bukan hanya soal halte, tapi bagaimana kita menghadirkan transportasi yang terjangkau dan mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pendidikan,” pungkasnya.
