Samarinda, infosatu.co – Ketergantungan Kota Samarinda terhadap pasokan bahan pokok dari luar daerah yang mencapai sekitar 80 hingga 90 persen menjadi catatan dalam Musyawarah Kota (Muskot) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Samarinda, yang digelar di Hotel Ibis Samarinda, Jumat, 2 Mei 2026.
Hal tersebut mengemuka di tengah dorongan agar dunia usaha, khususnya Kadin, mengambil peran lebih aktif dalam memperkuat sektor pangan dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan eksternal.
Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda M Fachri Anshari menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan struktural yang selama ini dihadapi daerah.
“Hampir 80 sampai 90 persen bahan pokok di Samarinda masih didatangkan dari luar daerah. Artinya, posisi kita saat ini lebih sebagai penampung, bukan sebagai daerah yang mandiri dalam penyediaan,” ujarnya.
Menurutnya, ketergantungan tinggi ini membuat stabilitas harga pangan di Samarinda rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga dari daerah pemasok.
“Kalau distribusi terganggu sedikit saja, atau harga di daerah asal naik, dampaknya langsung terasa di Samarinda. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Fachri menilai, kondisi tersebut justru membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk masuk dan mengembangkan sektor pangan, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun perdagangan.
“Ini peluang nyata bagi pengusaha. Kadin bisa mengambil peran dalam mendorong tumbuhnya usaha di sektor bahan pokok, sehingga ke depan kita tidak terus bergantung pada daerah lain,” ujarnya.
Ia menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mendorong kemandirian pangan daerah, sehingga keterlibatan dunia usaha menjadi kunci.
“Kami butuh dukungan dunia usaha. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi, tapi pelaku usaha yang menjalankan. Di sinilah peran Kadin menjadi penting,” katanya.
Selain sektor pangan, Fachri juga menekankan pentingnya penguatan UMKM sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
“Di tengah dinamika ekonomi global dan geopolitik yang tidak menentu, UMKM harus menjadi perhatian. Kadin punya peran strategis dalam membina dan memperkuat UMKM agar bisa naik kelas,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi peran Kadin selama ini dalam membantu pemerintah, termasuk dalam upaya pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin lintas sektor.
“Setiap pekan kami melakukan rapat pengendalian inflasi, dan Kadin selalu terlibat. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sudah berjalan,” katanya.
Menurut Fachri, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar mampu menghasilkan kebijakan dan langkah konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami berharap melalui Muskot ini lahir gagasan dan program kerja yang tidak hanya bersifat organisasi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan perizinan.
“Kami terus berupaya mempercepat pembangunan dan menyederhanakan perizinan agar dunia usaha bisa bergerak lebih cepat. Ini bagian dari komitmen menuju Samarinda sebagai kota peradaban yang berkelanjutan,” katanya.
Fachri berharap, ke depan Kadin tidak hanya menjadi wadah organisasi pengusaha, tetapi juga motor penggerak dalam memperkuat sektor-sektor strategis daerah, termasuk pangan.
“Harapannya, Kadin bisa lebih aktif melihat peluang, terutama di sektor bahan pokok. Karena kalau ini bisa dikelola dengan baik, dampaknya besar bagi ekonomi daerah,” pungkasnya.
