Samarinda, infosatu.co – Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan terkait program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama dari pemerintah pusat.
Program tersebut dirancang dan diluncurkan serentak pada 14 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di 100 titik di seluruh Indonesia.
Andi menyebutkan, pemerintah pusat telah menyediakan anggaran sebesar Rp200 miliar untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat berkapasitas 1.000 siswa mulai SD hingga SMA.
Sekolah ini akan menerapkan sistem berasrama, dengan seluruh biaya hidup, pendidikan, sandang, pangan, dan papan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Ini adalah program besar dan terobosan yang sangat positif, terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses pendidikan. Seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung pemerintah, dan perhitungannya sekitar Rp40 juta per siswa,” jelas Andi di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa, 17 Juni 2025.
Namun, kendala utama yang dihadapi Pemprov Kaltim saat ini adalah kesiapan lahan yang memenuhi standar teknis dari Kementerian PUPR.
Dari 100 unit nasional, Kaltim berhak mendapat 100 unit; 63 unit telah memasuki tahap kontrak, sementara 37 sisanya masih dalam proses persiapan.
“Andi berharap Dinas PUPR bisa mempercepat proses ini. Memang agak sulit karena mekanismenya melalui lelang, dan itu tentu membutuhkan waktu,” katanya.
“Namun, harapannya, 37 unit yang masih tersisa bisa segera masuk proses kontrak dan pembangunan,” ujarnya.
Lahan yang disiapkan harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk status tanah yang jelas.
Misalnya bebas sengketa, memiliki kemiringan maksimal 10 derajat, serta idealnya mencakup luas 8 hektare, meski minimal 6 hektare masih bisa dipertimbangkan.
Andi menambahkan, pada pengajuan sebelumnya, Kaltim hanya menyiapkan lahan karena minimnya gedung milik pemerintah yang siap digunakan.
Pemerintah pusat, kata dia, tak keberatan membangun dari awal selama lahannya memenuhi persyaratan.
“Di Kaltim, kita mencoba mendorong lokasi alternatif seperti di Bukit Biru. Sekarang juga sedang dilakukan survei terhadap lahan di sekitar SMA 16,” katanya.
“Harapannya dalam dua bulan ke depan lahan tersebut bisa dinyatakan siap bangun sehingga pada September sudah bisa dikontrakkan,” tambahnya optimis.
Sekolah Rakyat merupakan proyek nasional strategis dengan konsep pendidikan inklusif dan pembinaan karakter holistik.
Pembangunan menyasar wilayah yang mengalami kendala akses pendidikan, tapi memiliki kesiapan lahan dari sisi teknis dan administratif.
Program ini dinilai sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim, sekaligus mencetak generasi masa depan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter.
“Kalau sampai September lahan di SMA 16 bisa memenuhi syarat, maka besar kemungkinan pembangunan bisa segera dilakukan,” katanya.
“Ini tentu menjadi peluang besar bagi anak-anak kita mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara gratis,” pungkas Andi Muhammad Ishak. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
