Samarinda, Infosatu.co – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai mengganggu aktivitas pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim). Tiga wilayah kini telah menerapkan pembelajaran dari rumah untuk melindungi peserta didik dari paparan asap.
Tiga wilayah tersebut yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kecamatan Long Ikis di Kabupaten Paser. Kebijakan yang diterapkan tidak seragam di setiap daerah, menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim Rahmat Ramadhan menyampaikan pembelajaran jarak jauh telah diterapkan di sejumlah daerah yang terdampak asap karhutla.
“Berkaitan dengan kondisi saat ini, khusus di beberapa daerah tertentu kami memang sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh,” kata Rahmat, Selasa, 1 September 2026.
Berau menjadi salah satu wilayah dengan penerapan belajar dari rumah yang paling luas. Sebanyak 37 sekolah jenjang SMA/SMK maupun SLB, baik negeri maupun swasta, dengan total 11.864 siswa telah menerapkan pembelajaran jarak jauh.
Kebijakan tersebut bahkan telah mengalami dua kali perpanjangan. Selama masa penerapan, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dari rumah.
Selain Berau, kebijakan serupa juga mulai diterapkan di Mahulu. Disdikbud Kaltim telah menerima informasi bahwa kegiatan pembelajaran di wilayah tersebut dilaksanakan dari rumah menyusul kondisi yang terdampak asap karhutla.
Sementara di Kabupaten Paser, kebijakan belum diberlakukan untuk seluruh wilayah. Penerapan belajar dari rumah baru dilakukan secara khusus di Kecamatan Long Ikis.
“Jadi, hingga saat ini terdapat tiga daerah yang telah terinformasi menerapkan pembelajaran dari rumah, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kecamatan Long Ikis di Kabupaten Paser,” jelas Rahmat.
Penerapan kebijakan tersebut memiliki dasar yang lebih jelas setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan.
Surat edaran yang ditandatangani Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada 28 Agustus 2026 itu menjadikan kualitas udara sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pembelajaran di sekolah.
Dalam ketentuan tersebut, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menjadi salah satu indikator penentuan moda pembelajaran.
Pada ISPU 1-50 atau kategori baik, pembelajaran tetap dapat berlangsung secara tatap muka penuh. Ketika ISPU berada di angka 51-100, pembelajaran tatap muka masih diperbolehkan, tetapi aktivitas fisik di luar ruangan mulai dibatasi dan masker harus disiapkan.
Pembatasan semakin ketat ketika ISPU mencapai 101-200 atau kategori tidak sehat. Pembelajaran tatap muka hanya dilakukan secara terbatas, sedangkan kelompok rentan seperti peserta didik PAUD, SD kelas I–III, SLB, serta siswa dengan penyakit penyerta dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.
Jika ISPU berada pada level 201-300 atau kategori sangat tidak sehat, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara dan seluruh kegiatan belajar dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, baik secara daring maupun luring sesuai kondisi daerah.
Sementara apabila ISPU menembus lebih dari 300 atau masuk kategori berbahaya, seluruh kegiatan yang mengharuskan warga berkumpul di satuan pendidikan dihentikan.
Rahmat mengatakan penerapan pembelajaran jarak jauh tidak semata-mata menjadi keputusan sekolah. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi kualitas udara dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
“Adapun arahan dari Kementerian melalui surat edaran adalah agar pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing,” tutup Rahmat Ramadhan.
