Bontang, infosatu.co – Anggota DPRD Bontang Muhammad Sahib mendesak adanya audit menyeluruh terhadap keuangan perusahaan PT Laut Bontang Bersinar (LBB).
Pasalnya, anak perusahaan dari Perumda AUJ yang mengelola Pelabuhan Loktuan ini dilaporkan menunggak kontribusi tetap kepada Pemerintah Kota Bontang. Nominalnya, sebesar Rp451 juta dalam tujuh bulan.
Selain itu, PT LBB belum membayar gaji 32 karyawannya selama tiga bulan. Padahal, PT LBB diperkirakan memiliki pendapatan rutin antara Rp600 hingga Rp800 juta per bulan.
Namun, hanya sekitar Rp150 juta yang dialokasikan untuk gaji karyawan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan sisa anggaran perusahaan.
Sahib menilai, pendapatan PT LBB seharusnya cukup untuk memenuhi kewajiban gaji karyawan dan kontribusi pada pemerintah.
“Jika manajemen perusahaan baik, mestinya gaji karyawan sudah diamankan. Pemerintah harus segera bertindak tegas,” ujarnya baru-baru ini.
Sahib juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa kondisi keuangan PT LBB mengindikasikan masalah internal yang serius. Dengan demikian, mengharuskan adanya evaluasi dan transparansi.
“Jika tidak ada perubahan signifikan, tidak menutup kemungkinan perusahaan ini harus dibubarkan demi kebaikan semua pihak,” tegasnya.
Selain DPRD, Polres Bontang dan Inspektorat Daerah Kota Bontang kini juga tengah mengadakan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan keuangan di PT LBB.
Keterlambatan gaji yang berulang serta penunggakan kontribusi menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola yang mendesak di tubuh PT LBB.
Sahib berharap, audit dan tindakan tegas dari pemerintah dapat segera mengembalikan stabilitas perusahaan. Selain itu, memenuhi hak karyawan yang selama ini terabaikan.
