Samarinda, infosatu.co – Rencana pembangunan 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur (Kaltim) oleh Badan Gizi Nasional (BGN), dinilai penting untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, DPRD Kaltim mengingatkan adanya potensi hambatan serius jika sektor swasta tidak diberi insentif memadai untuk ikut berpartisipasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai keterlibatan swasta pada program ini sangat bergantung pada daya tarik investasi.
“Secara konsep, rencana ini tentu sangat positif. Namun, jika tidak ada daya tarik investasi yang memadai, khususnya dari sisi insentif, sulit bagi pelaku usaha untuk turut ambil bagian,” katanya.
“Perhitungan ekonomi mereka sangat detail, dan dana yang dianggarkan saat ini belum mencukupi untuk membangun dapur penyedia layanan gizi gratis dengan standar yang dibutuhkan,” jelasnya, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Menurutnya, tantangan akan semakin besar jika program diarahkan ke daerah terpencil. Biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur harus diperhitungkan sejak awal.
“Kawasan perkotaan kemungkinan masih bisa berjalan. Namun, jika dibangun di daerah terpencil, dibutuhkan tambahan fasilitas pendukung dan biaya distribusi yang besar. Anggaran yang tersedia saat ini jelas belum mencakup kebutuhan tersebut,” katanya.
Darlis menambahkan, meskipun sebagian pelaku usaha menyambut baik inisiatif SPPG, persyaratan teknis yang terlalu ketat dan minimnya pembiayaan membuat keterlibatan mereka belum maksimal.
“Dengan pembiayaan per porsi hanya Rp15 ribu dimana Rp10 ribu untuk bahan pangan dan Rp5 ribu biaya operasional akan sangat sulit jika desain teknisnya tetap kaku. Kondisi ini membuat sektor swasta enggan terlibat karena margin keuntungannya sangat tipis,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong BGN merevisi aspek pembiayaan dan model pembangunan, dengan pendekatan berbeda antara wilayah urban dan rural, serta menerapkan desain modular sesuai kondisi setempat.
“Standar pembangunan seharusnya dibuat modular dan disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan skema pendanaan yang disesuaikan, saya optimistis akan lebih banyak pihak swasta yang bersedia turut berpartisipasi,” pungkasnya.
