Samarinda, Infosatu.co – Ketidaksesuaian antara data penerima bantuan dan program yang disalurkan menjadi salah satu persoalan yang menghambat penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim). Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim menilai bantuan pemerintah belum akan memberikan dampak maksimal jika tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran.
Kepala Dinsos Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, penanganan kemiskinan membutuhkan data penerima yang akurat sekaligus koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab, penyaluran bantuan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinsos, tetapi juga OPD lain yang memiliki program pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, persoalan muncul ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan dukungan pada sektor tertentu justru tidak mendapatkan bantuan yang sesuai.
“Misalnya petani, tapi tidak diberikan bantuan yang berkaitan dengan petani,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Sosial Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, Dinsos memiliki peran memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang dan pangan, terutama bagi warga yang membutuhkan pertolongan segera. Sementara itu, dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat menjadi ranah OPD teknis sesuai bidang masing-masing.
Jika data penerima tidak digunakan secara terintegrasi, bantuan yang diberikan berisiko tidak menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi masyarakat. Kondisi tersebut dapat membuat warga tetap berada dalam kelompok penerima bantuan tanpa mengalami peningkatan kesejahteraan yang berarti.
Karena itu, hasil rapat koordinasi pengentasan kemiskinan di Kaltim menekankan pentingnya penggunaan data yang sama oleh seluruh OPD. Data berdasarkan pengelompokan desil diharapkan menjadi acuan agar program pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri.
Jaya menyebut kelompok desil 1 hingga desil 5 menjadi sasaran pemberian bantuan sosial. Data tersebut perlu dimanfaatkan tidak hanya oleh Dinsos, tetapi juga oleh OPD yang menjalankan program bantuan usaha, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya.
“Intinya data itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam pemberian bantuan pemerintah, sehingga tepat guna, tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menekankan penurunan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinsos. Perlu keterlibatan seluruh OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar bantuan kebutuhan dasar dapat berjalan beriringan dengan program yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Melalui penyelarasan data dan program, pemerintah diharapkan tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan bantuan tersebut menjawab kebutuhan penerima.
Langkah ini menjadi penting agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan sementara, melainkan turut membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
