Bontang, Infosatu.co – Ketergantungan Bontang terhadap sektor industri membuat kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal menjadi persoalan penting. Sebab, besarnya aktivitas industri belum otomatis membuat seluruh angkatan kerja terserap.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angkatan kerja di Bontang pada Agustus 2025 mencapai 99.089 orang. Dari jumlah tersebut, 92.786 orang bekerja dan 6.303 orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 6,36 persen, meski turun 0,70 poin dibandingkan Agustus 2024.
Pada periode yang sama, sektor industri manufaktur justru menjadi salah satu lapangan pekerjaan dengan peningkatan jumlah pekerja terbesar, yakni sekitar 3.800 orang dibandingkan Agustus 2024. Sebanyak 63.386 pekerja atau 68,31 persen penduduk bekerja di Bontang juga tercatat berada pada kegiatan formal.
Besarnya peran industri terlihat dari struktur ekonomi Bontang. BPS mencatat industri pengolahan menyumbang 76,33 persen terhadap perekonomian Bontang pada 2024. Nilai PDRB Bontang pada tahun tersebut mencapai Rp68,42 triliun atas dasar harga berlaku.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan Bontang bukan sekadar menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi memastikan masyarakat lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Anggota DPD RI Komite II dari daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim)Yulianus Henock Sumual menilai penguatan SDM harus berjalan beriringan dengan transformasi industri.
“Industri membutuhkan kompetensi tertentu. Karena itu, masyarakat lokal harus dipersiapkan melalui pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, dan magang yang sesuai kebutuhan industri,” kata Yulianus dalam Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan RI di Bontang, Minggu, 13 September 2026.
Upaya memperbesar penyerapan tenaga kerja lokal sebelumnya juga telah dilakukan Pemerintah Kota Bontang. Pada April 2025, Pemkot Bontang bersama 124 perusahaan dan pelaku usaha menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurut Yulianus, kebutuhan kompetensi tersebut perlu diterjemahkan melalui hubungan yang lebih kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan perusahaan. Perusahaan juga dinilai perlu terbuka mengenai kebutuhan tenaga kerja serta kompetensi yang dipersyaratkan.
Dengan informasi tersebut, pendidikan vokasi dan pelatihan dapat diarahkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Masyarakat lokal pun tidak hanya memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi mempunyai kompetensi yang dibutuhkan ketika industri membuka rekrutmen.
Penguatan kompetensi juga telah dilakukan melalui sejumlah program perusahaan. Pupuk Kaltim, misalnya, pada Februari 2025 menggelar pelatihan dan sertifikasi Ahli K3 Umum yang diikuti 30 warga Bontang.
Namun, Yulianus menilai masa depan SDM lokal tidak boleh hanya diarahkan untuk menjadi pekerja di perusahaan besar. Masyarakat juga perlu mendapatkan ruang dalam rantai ekonomi industri sebagai pelaku UMKM, koperasi, penyedia jasa, maupun pemasok barang dan kebutuhan perusahaan.
“Peluang ekonomi jangan hanya diarahkan pada pekerjaan di perusahaan besar. Masyarakat juga harus bisa masuk sebagai pelaku usaha dan bagian dari rantai ekonomi industri,” ujarnya.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lapangan kerja pada sektor industri tertentu.
“Bontang harus mulai menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan ekonomi. Jangan sampai ketika terjadi perubahan pada industri utama, masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Karena itu, kompetensi dan diversifikasi ekonomi harus dipersiapkan sejak sekarang,” demikian tutup Yulianus.
