Samarinda, Infosatu.co — Wali Kota Samarinda Andi Harun memproyeksikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 akan semakin ketat. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan peningkatan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kenaikan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rencana APBN 2027 diperkirakan tidak signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah.
“Kalau dibagi ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota, dampaknya tidak terlalu besar terhadap kapasitas fiskal daerah,” jelasnya.
Ia menyebut, ketergantungan daerah terhadap TKD masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen. Artinya, perubahan kecil di tingkat nasional akan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
Dalam menghadapi situasi ini, Andi Harun memperkenalkan konsep “APBD Cerdas”, yaitu pola pengelolaan anggaran yang adaptif dan berbasis efisiensi.
“Ini momentum untuk mengubah perilaku belanja daerah,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa selama ini terdapat kecenderungan pemborosan, salah satunya pada belanja makan dan minum yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp90 miliar.
“Kalau tidak ada tekanan efisiensi, mungkin kita tidak sadar bahwa kita boros,” katanya.
Selain itu, praktik perjalanan dinas yang berlebihan juga menjadi sorotan. Ia menilai, banyak kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus keluar daerah.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah diminta tidak bersikap emosional atau menyalahkan kebijakan pusat. Sebaliknya, diperlukan kemampuan membaca indikator makro dan menyesuaikan strategi daerah.
“Pemimpin harus bisa membaca arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan APBD tidak boleh berujung pada defisit yang membahayakan stabilitas keuangan daerah.
Dengan pendekatan yang lebih rasional dan terukur, ia optimistis Samarinda dapat bertahan dan tetap berkembang meski menghadapi keterbatasan anggaran.
