Samarinda, Infosatu.co – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis malam, 25 Juni 2026.
Hetifah menilai kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ekonomi yang dinamis, efisiensi anggaran, hingga perubahan kebijakan yang cepat membuat perencanaan pembangunan menjadi semakin sulit.
“Kalau dulu mungkin terasa lebih mudah, sekarang penuh ketidakpastian. Karena itu, data harus menjadi kompas dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Ia meyakini, dengan dukungan data yang kuat serta sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mampu menghasilkan kebijakan yang tepat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Hetifah juga menyoroti pentingnya peran Sensus Ekonomi 2026 dalam mendukung transformasi ekonomi di Kalimantan Timur, terlebih dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai menjadi motor penggerak pertumbuhan baru.
Menurutnya, Kaltim memiliki posisi strategis sebagai “etalase Indonesia masa depan”. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.
“Jangan sampai ada kesenjangan antara pembangunan di IKN dengan wilayah lain di Kalimantan Timur. Data akan membuka mata kita bahwa pembangunan memang belum sepenuhnya merata,” tegasnya.
Di sisi lain, Hetifah mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Statistik guna memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menilai, regulasi yang lebih kuat diperlukan agar ekosistem statistik nasional semakin berkembang dan mampu menjawab kebutuhan data yang terus berubah.
Ia juga menyinggung besarnya anggaran pelaksanaan sensus yang mencapai sekitar Rp4,3 triliun. Namun, menurutnya, biaya tersebut sebanding dengan manfaat yang dihasilkan, mengingat kesalahan dalam pengambilan kebijakan dapat berdampak jauh lebih besar.
“Data itu nilainya jauh lebih penting dari yang kita bayangkan. Salah keputusan bisa membawa kerugian yang besar,” katanya.
Hetifah turut memberikan perhatian pada tantangan petugas sensus di lapangan, terutama dalam menjangkau sektor informal. Ia menekankan pentingnya pendataan yang inklusif, mencakup pelaku UMKM, ekonomi kreatif, usaha berbasis digital, hingga kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas.
“Sensus ini harus mampu memotret ekonomi secara utuh, bukan hanya yang formal, tetapi juga yang tumbuh di masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus dengan memberikan data yang jujur dan terbuka. Menurutnya, keberhasilan sensus akan menentukan arah pembangunan ekonomi ke depan, tidak hanya bagi Kalimantan Timur, tetapi juga Indonesia secara keseluruhan.
