Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah pusat memang membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 menjadi sekitar Rp710 triliun hingga Rp810 triliun. Namun, bagi Kalimantan Timur (Kaltim) kenaikan tersebut dinilai belum mampu menjawab kebutuhan fiskal daerah, mengingat APBD Kaltim pada 2027 diproyeksikan turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun.
Kondisi itu mendorong Wali Kota Samarinda Andi Harun mengusulkan agar perjuangan memperoleh hak fiskal daerah tidak lagi menjadi beban pemerintah provinsi semata, melainkan diperjuangkan bersama oleh seluruh kepala daerah, anggota DPR RI, DPD RI, Forkopimda hingga tokoh masyarakat.
Menurut Andi Harun, pemerintah daerah di Kaltim perlu menyatukan langkah dalam menyuarakan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat, terutama terkait hak fiskal yang berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan.
Ia mengusulkan agar Gubernur Kaltim mengundang seluruh kepala daerah kabupaten/kota, anggota DPR RI, DPD RI, Forkopimda hingga tokoh masyarakat dalam satu forum khusus untuk membahas langkah bersama memperjuangkan kepentingan daerah.
“Ini saran benar-benar tulus. Bagaimana kalau suatu hari Pak Gubernur mengundang 10 kepala daerah, seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPD RI. Kita bicara sesuatu yang lebih substantif, undang juga Kapolda, Kajati, Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, supaya perjuangan itu bukan lagi sekadar perjuangannya Pak Gubernur, tapi perjuangan rakyat Kalimantan,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Dialog Publik bertajuk Membaca Ulang Potret Fiskal Kaltim 2027 yang diselenggarakan IKA PMII Kaltim, Sabtu, 1 Agustus 2026.
Menurutnya, perjuangan secara kolektif akan memberikan daya dorong yang lebih kuat dibandingkan jika hanya dilakukan pemerintah provinsi.
Ia menilai seluruh elemen memiliki kepentingan yang sama agar Kaltim memperoleh porsi fiskal yang seimbang dengan kontribusinya terhadap penerimaan negara.
“Mudah-mudahan kita menjadi warga Indonesia yang bijak, tetapi sekaligus berdiri sebagai warga Kaltim yang memang wajar jika diberikan porsi lebih besar. Harapannya, porsi yang lebih besar itu juga mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Usulan tersebut mendapat tanggapan langsung dari Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Sudarno yang hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud.
Menurut Sudarno, gagasan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas persoalan fiskal pada prinsipnya sejalan dengan langkah yang tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Bahkan, Gubernur Rudy Mas’ud, kata Sudarno, telah menjadwalkan pertemuan dengan 10 kepala daerah kabupaten/kota pada pekan depan.
“Hari Senin, 10 kepala daerah kabupaten/kota diundang Pak Gubernur di Kantor Gubernur untuk membicarakan banyak hal. Jadi ini clear,” kata Sudarno.
Ia mengatakan salah satu agenda yang akan dibahas ialah kondisi APBD Kaltim yang mengalami penurunan, termasuk langkah bersama memperjuangkan transfer fiskal dari pemerintah pusat.
Selain penurunan Transfer ke Daerah (TKD), lanjut Sudarno, pemerintah provinsi juga masih memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) serta dana kurang bayar dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp1,9 triliun sejak 2023.
“Dana kurang bayar itu sebenarnya sudah menjadi hak kita. Karena itu, perjuangan terkait TKD, DBH, maupun dana kurang bayar masih terus berjalan,” tandasnya.
