Jakarta,infosatu.co – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Perumahan Rakyat bertajuk
“Menyongsong Indonesia Emas 2045, Tanpa Backlog Perumahan,” di di Ballroom The Raffles Hotel Ciputra World Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).
Dalam seminar yang diadakan dalam Kongres II Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Akmal Malik mengungkap permasalahan krusial yang tengah berlangsung. Hal ini terkait dengan ketidaksesuaian data perumahan rakyat dan kawasan pemukiman di daerahnya.
Ia menyoroti ketidaksesuaian persepsi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kebutuhan perumahan.
Menurutnya, perbedaan pendekatan basis data kedua lembaga itu menjadi salah satu akar permasalahan. Kementerian PUPR fokus pada rumah tidak layak huni (RTLH). Sedangkan, BPS berbasis pada jumlah rumah.
“Persoalan sekarang adalah terjadinya data yang tidak sinkron di daerah. Ada perbedaan persepsi terkait selisih kebutuhan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” ungkapnya.
Akmal Malik menegaskan bahwa ketidakselarasan data ini disebabkan oleh tingginya egoisme sektoral. Ia menyoroti urgensi Menteri PUPR dalam membuat Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta peraturan terkait.
Hal ini untuk memastikan keseragaman dalam pendekatan penyelesaian masalah perumahan dan kawasan pemukiman.
“Para pemangku kepentingan di tingkat pusat berbeda persepsi data. Di lapangan pun dipersulit oleh kenyataan yang punya wilayah tidak punya data juga. Akhirnya para pengembang bekerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Dalam upaya menyelesaikan masalah ketidaksesuaian data di berbagai daerah dengan pendekatan seragam, Akmal Malik menyatakan bahwa kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah dijalankan. Tujuannya, untuk menyusun data presisi.
“Persoalan kita adalah persoalan data. Mungkin inilah yang menjadi penyebab ketika membuat kebijakan,” tuturnya.
“Kami sekarang sedang menyusun bersama ITB membuat data-data Presisi. Untuk apa membuat data presisi? “Kita harus menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, kota, kabupaten sampai ke desa harus sama,” sambugnya.
