Kutim, infosatu.co – Keberadaan dokter spesialis masih langka di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Maka, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim dr Bahrani Hasanal mengungkapkan peningkatan honor dari Rp40 juta menjadi Rp60 juta bagi profesi tersebut dinilai menjadi solusi yang tepat.
“Kekurangan dokter spesialis di Kutim bukanlah masalah distribusi yang tidak merata. Namun memang belum terpenuhinya dokter spesialis,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (26/10/2023).
Oleh karena itu, Dinkes Kutim mendorong pentingnya perjanjian kembali bagi pemuda lokal yang menerima beasiswa sekolah kedokteran. Mereka diminta berkomitmen pulang ke Kutim setelah menyelesaikan pendidikan. Lantas, mengabdi di rumah sakit di kabupaten tersebut.
“Ya, kami ada kontrak kerja setelah lulus penerima beasiswa kedokteran ini harus kembali ke Kutim,” ujarnya.
Selain itu, untuk memenuhi dokter spesialis pihak dinkes juga mencari ke universitas di Jawa seperti di Unair, UGM dan lainnya. Pihaknya menawarkan tunjangan dan honor bagi dokter spesialis yang berkenan mengabdikan diri di Kutim.
“Ya, kami sedang mencari ke Universitas di Jawa dan tempat lain. Agar dokter spesialis di Kutim ini terpenuhi,” ucapnya.
Namun, berbeda dengan tenaga kesehatan lain seperti perawat dan bidan yang cukup tersedia di Kutim. Meskipun ketersediaan perawat dan bidan sudah mencukupi, proses rekrutmen masih menjadi tantangan tersendiri.
“TK2D (tenaga kerja kontrak daerah) sekarang tidak boleh diangkat, makanya kami bingung. Sementara merekrut yang ada di puskesmas juga masih kekurangan,” tambahnya.
Namun, untuk tenaga bidan, farmasi, dan perawat yang mengusulkan itu banyak. Yang langka itu seperti radiologi, laboratorium, dan gizi, lanjutnya.
Disinggung tentang upaya mengatasi masalah akses kesehatan, Bahrani menyatakan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan program Manajemen Terpadu Balita Sakit.
Program ini meliputi pelatihan bagi bidan dalam penanganan balita sakit. Dalam situasi darurat, bidan perlu merujuk pasien ke puskesmas atau rumah sakit besar.
Situasi darurat yang dimaksud adalah ketika penanganan yang lambat dapat mengakibatkan cacat atau kematian, yang sudah di luar kompetensi bidan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses kesehatan yang baik di daerah pelosok Kutim, memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat memerlukan layanan kesehatan.
