Samarinda,infosatu.co – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Habib Said Abdurrahman menegaskan bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Ini seiring dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurut dia, salah satu bidang yang mampu meningkatkan SDM adalah pendidikan. Maka, penerapannya harus fokus pada peningkatan kecakapan hidup para peserta didik. Tidak sekadar dari sisi kuantitas kelulusan yang berpotensi merusak kualitas SDM yang banyak berlangsung sekarang ini
Habib khawatir, penerapan pendidikan semacam itu justru berdampak negatif bagi masyarakat Kaltim.
Mereka tidak mampu bersaing di tingkat nasional dan peluang kerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di IKN akan didominasi pendatang dari luar daerah.
“Karena pendidikan kita ini tidak ada lagi sistem kompetisinya. Yang penting kita sekolah,” ujar Habib Said saat pertemuan Pemprov Kaltim dengan Anggota Komite III DPD RI di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (18/9/2023).
Seharusnya, ia melanjutkan, praktik semacam itu sudah tidak berlaku. Apalagi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan baik.
Dalam pemerataan guru di daerah terpencil, misalnya, masih sulit dilakukan. Banyak para guru yang tidak bersedia menerima penugasan mengajar di lokasi yang sulit dijangkau dan jauh dari tempat tinggalnya. Belum lagi di daerah tersebut kekurangan pengawas sekolah.
Oleh karena itu, Habib mengusulkan pemberian tugas mengajar ke daerah terpencil setiap sebulan sekali sebagai solusi untuk pemerataan guru.
“Masalah tadi bagaimana pemerataan guru. Kadang-kadang guru enggak mau dikirim ke daerah pak,” ujar Habib Said.
“Ayo kita bagi-bagi guru nih, sekalian ibadah, diberi tugas ke daerah sebulan sekali datang mengajar karena kurangnya pengawas daripada sekolah itu,” tambahnya.
Permasalahan lain dalam bidang pendidikan di Kalimantan adalah infrastruktur yang masih belum memadai dan upah guru yang rendah. Habib Said berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan guru harus menjadi prioritas untuk memperbaiki sistem pendidikan.
Ia juga berharap agar Menteri Pendidikan akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengubah sistem pendidikan. Termasuk di dalamnya memastikan pemerataan guru yang lebih baik di Kalimantan. Habib menekankan bahwa semangat perubahan harus terus berkobar demi masa depan pendidikan yang lebih baik di daerah itu.
