Samarinda, Infosatu.co – Amblesnya turap di tepian Sungai Mahakam, kawasan Jalan Gajah Mada, membawa dampak terhadap kelanjutan pembangunan Teras Samarinda tahap II.
Hingga kini, pengerjaan pada salah satu segmen proyek tersebut belum bisa dilanjutkan lantaran pemerintah masih memprioritaskan keamanan konstruksi di sekitar titik longsor.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut kerusakan turap, tetapi juga berhubungan dengan kondisi jalan nasional, jaringan utilitas, hingga kepadatan arus kendaraan. Akibatnya, penanganan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengungkapkan pergeseran struktur turap sudah menunjukkan tanda-tanda sebelum akhirnya mengalami longsor pada awal September 2026.
“Pemkot Samarinda telah melakukan koordinasi sejak indikasi kerusakan mulai terlihat. Bahkan, aktivitas pembangunan Teras Samarinda di sekitar lokasi langsung dihentikan untuk menghindari kemungkinan bertambahnya beban pada kawasan yang kondisinya belum stabil,” ungkapnya, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menyebutkan bahwa area pengerjaan yang ditangguhkan pun cukup panjang. Dari hasil pembahasan bersama instansi terkait, penghentian mencakup sekitar 60 meter titik pekerjaan, ditambah masing-masing 50 meter ke arah hulu dan hilir.Jika diakumulasikan, panjang segmen yang sementara tidak dikerjakan mencapai kurang lebih 160 meter.
Neneng menjelaskan, pemerintah belum ingin mengambil risiko dengan melanjutkan pembangunan sebelum persoalan konstruksi jalan dan turap mendapatkan penanganan.
“Untuk sementara memang bagian itu tidak bisa kita lanjutkan. Kita perlu memastikan kondisi di lapangan sudah stabil, baru pekerjaan berikutnya dapat dipertimbangkan,” jelasnya.
Penghentian tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Sementara urusan administrasi kontrak telah dikoordinasikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Dinas PUPR Samarinda.
“Walaupun ada bagian proyek yang tertunda, pembangunan pada segmen lain tetap berjalan dengan target penyelesaian pada penghujung 2026,” ujar Neneng.
Persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah menentukan cara memperbaiki konstruksi yang mengalami kemiringan. Salah satu alternatif yang masuk dalam pembahasan ialah memotong bagian struktur yang terdampak.
Namun, pelaksanaan metode tersebut masih membutuhkan perhitungan teknis. Pemerintah harus memastikan proses pengerjaan, termasuk mobilisasi dan penempatan alat berat, tidak menimbulkan kerusakan tambahan.
Di sekitar lokasi terdapat jaringan pipa Perumdam Tirta Kencana yang harus dilindungi. Belum lagi aktivitas warga dan kendaraan yang setiap hari melintasi kawasan Jalan Gajah Mada.
Karena itu, penanganan turap harus mempertimbangkan keamanan berbagai fasilitas yang berada di sekitarnya, bukan hanya memperbaiki bagian yang mengalami longsor.
Di sisi lain, kendaraan bertonase besar juga telah mendapat pembatasan sejak indikasi pergeseran mulai ditemukan. Langkah ini dilakukan untuk menekan beban pada struktur jalan sembari menunggu keputusan penanganan berikutnya.
Hal lain yang membuat penanganan membutuhkan pembahasan panjang adalah status kewenangan infrastruktur di kawasan tersebut.
Jalan Gajah Mada merupakan ruas jalan nasional yang menjadi tanggung jawab BPJN. Sementara kawasan Sungai Mahakam berada dalam pengelolaan Balai Wilayah Sungai (BWS). Adapun pembangunan Teras Samarinda merupakan program yang dikerjakan Pemkot Samarinda.
“Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, penyelesaian longsor harus melibatkan pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta instansi teknis yang berkaitan dengan pengelolaan sungai,” tegas Neneng.
Pemkot Samarinda berharap koordinasi bersama seluruh pihak dapat segera menghasilkan keputusan konkret. Sebab, semakin lama penanganan tertunda, semakin penting pula memastikan kawasan tersebut tetap aman bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan ini memang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena setiap infrastruktur memiliki pengelola yang berbeda.
“Penanganannya memang harus dilakukan bersama-sama. Masing-masing memiliki kewenangan, sehingga koordinasi menjadi hal penting agar langkah yang diambil bisa berjalan sesuai tanggung jawab setiap instansi,” pungkas Neneng. (ADV)
