Samarinda, Infosatu.co – Wacana pembatasan rokok elektrik atau vape di Kota Samarinda belum akan ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam waktu dekat.
Wali Kota Samarinda Andi Harun memilih mengedepankan kajian menyeluruh sebelum menentukan langkah kebijakan, meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan keharaman penggunaan vape.
Sikap tersebut diambil bukan tanpa alasan. Menurutnya, kebijakan yang nantinya berpotensi membatasi peredaran vape tidak cukup hanya didasarkan pada satu pertimbangan. Ada aspek hukum, sosial, hingga ekonomi yang harus diperhitungkan agar aturan yang dibuat tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Kami mau melihat dulu fatwanya secara lengkap. Tidak bisa hanya membaca dari berita tanpa melihat seluruh isi dan klausul fatwa tersebut,” ungkap Andi Harun kepada awak media, Minggu, 15 November 2026.
Ia menjelaskan, fatwa keagamaan dan produk hukum pemerintah berada dalam ranah yang berbeda. Fatwa merupakan bagian dari hukum syariah, sedangkan peraturan wali kota merupakan instrumen hukum positif yang memiliki konsekuensi mengikat bagi masyarakat.
Karena itu, keberadaan fatwa tidak serta-merta mengharuskan pemerintah langsung membentuk regulasi. Setiap kebijakan tetap harus melalui proses kajian agar memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif.
“Ketika peraturan dibuat, kita harus memastikan seluruh kajian, baik yuridis maupun sosiologis, sudah tuntas. Jangan sampai peraturan menjadi instrumen yang memaksa, tetapi tidak didahului kematangan kajian,” jelas Andi Harun.
Tak hanya aspek hukum dan sosial, dampak ekonomi juga menjadi perhatian serius. Terlebih, aktivitas perdagangan vape turut melibatkan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilannya dari sektor tersebut, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Andi Harun, pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat. Kajian ekonomi pun menjadi bagian penting sebelum menentukan apakah pembatasan tersebut perlu dituangkan dalam produk hukum daerah.
“ Pemkot Samarinda membuka peluang berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk MUI Kota Samarinda, untuk mendalami substansi fatwa dan konteks penerapannya,” tandasnya. (ADV)
