infosatu.co
DPRD Samarinda

Puji Tunggu Janji Wali Kota Samarinda Tentang Peningkatan Pelayanan Publik

Sri Puji Astuti, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda di Ruang Paripurna Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Jumat (1/9/2023).

Samarinda, infosatu.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 telah diketok dengan angka Rp4,7 triliun.

Dari nominal itu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda mengharapkan pembangunan infrastruktur dapat berbanding lurus dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan pengentasan kemiskinan.

“Karena kita sekarang ini dituntut oleh pemerintah pusat, bagaimana menangani kemiskinan ekstrem,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, Jumat (1/9/2023)

Dengan adanya tuntutan itu, Puji berharap zero kemiskinan ekstrem dapat tercapai pada tahun 2024. Termasuk dengan angka stunting yang masih di angka 25 persen.

“Walaupun bukan stunting murni, tapi masih ada gizi buruknya,” ujar dia.

Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Samarinda ini menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat memaksakan hal tersebut. “Karena sepertinya kalau kami lihat, porsi APBD murni ini akan menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur di tahun 2023,”

“Terutama pada pengendalian banjir dan perbaikan jalan-jalan kota. Kita lihat sendiri, sekarang sudah diproses,” Puji menjelaskan.
Kendati demikian, Pemkot Samarinda diharapkan lebih mengutamakan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sebab, APBD-P mengalami kenaikan Rp800 miliar dari APBD murni Rp3,9 triliun.

“Itu yang saya harapkan, karena kita ini menunggu tahun 2024 akhir dari masa jabatan pak wali kota. Bagaimana nanti pembangunan multiyears, pembangunan terowongan, teras Samarinda,”
“Tidak mungkin kan tahun ini selesai. Apalagi Pak Wali Kota akan membongkar kawasan Pasar Pagi,” jelas Puji.

Meski pesimistis, namun dirinya tetap menunggu janji orang nomor satu di Kota Tepian tersebut hingga tahun 2024.

“Bagaimana keinginan komisi IV yang waktu itu soal SDM diutamakan dan disamakan dengan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Pembangunan SDM yang perlu diutamakan terutama dalam pelayanan dasar pendidikan yang meliputi kesejahteraan guru, dan peningkatan standar pelayanan minimal sekolah. Juga kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

“Ini kan PR kita banyak. Tapi Mudah-mudahan janji pak wali dengan penambahan PAD semoga bisa terealisasikan semuanya,” tandasnya.

Related posts

Samri: Penanganan Anjal Harus Disiapkan Fasilitas Bukan Sekadar Penertiban

Emmy Haryanti

Komisi IV Dukung Sekolah Rakyat, Terobosan Atasi Kemiskinan Pendidikan

Emmy Haryanti

Maswedi Desak Pemerataan Fasilitas Sekolah di Pinggiran Kota Samarinda

Emmy Haryanti

Leave a Comment

You cannot copy content of this page