Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain menunggu komitmen Wali Kota Samarinda memperbaiki kondisi sekolah di Kota Tepian. Fasilitas yang kurang memadai, banjir yang kerap terjadi, atap yang bocor, serta dinding-dinding sekolah yang masih terbuat dari kayu menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius.
“Saya senang melihat komitmen yang disampaikan wali kota dalam memperbaiki kondisi sekolah tadi. Tetapi kita butuh tindakan nyata. Jika hanya sebatas pidato, saya pun bisa kalau pidato,” tegas Sani usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (20/6/2023) malam.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD, Sani juga tengah berupaya keras memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan mengatur tentang keberadaan sekolah yang rawan bencana. Menurutnya, seluruh Kota Samarinda tergolong rawan bencana, termasuk longsor dan banjir.
“Dapatkah kita menemukan satu sekolah di Kota Samarinda yang memiliki langkah-langkah center poin untuk berkumpul setelah terjadi bencana?” tanyanya.
Ia menegaskan bahwa dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen, seharusnya sekolah-sekolah di Samarinda sudah aman dan nyaman bagi para siswa. Sekolah-sekolah yang terendam banjir dan terancam longsor seharusnya sudah tidak ada lagi.
“Itu sudah menjadi kewajiban mandatori, yakni 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tidak termasuk gaji guru,” tandasnya.
Dalam implementasinya, Sani berharap ada langkah konkret dari Pemerintah Kota Samarinda, seperti pengadaan fasilitas yang memadai, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran aktif dan kerja sama antara Pemerintah Kota Samarinda dan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam mewujudkan sekolah-sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa.
“Suratnya sudah kami sampaikan ke Bapemperda semoga segera diproses tahun ini,” harapnya.
