Balikpapan, infosatu.co –Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi meminta pengusaha jangan ragu dan khawatir tak dibayar. Kalau ada kesempatan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Sampai kapanpun dan siapapun presidennya, IKN harus jadi dan pemerintah akan komit untuk menyelesaikan.
Penegasan itu ia sampaikan di hadapan sejumlah pengusaha dan organisasinya pada Konsolidasi Dukungan LKPP Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (10/4/2023) yang juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi meminta para pengusaha tidak khawatir berusaha dan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berproses.
Ia mengaku, sebelumnya banyak kawan-kawan pengusaha yang datang ke kantor LKPP dan menanyakan terkait proyek pembangunan IKN, namun ragu untuk menerima dan mengerjakan proyek karena takut tidak dibayar.
“Sehari sebelumnya, Hendrar bersama Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga dan beberapa pengusaha mengunjungi kawasan IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara untuk melihat secara langsung sejauh mana proses pembangunan IKN saat ini.
“Dan mereka (para pengusaha) bilang, merinding saya Pak Kepala, ternyata IKN sudah mulai berproses pembangunannya,” ungkapnya.
Ia menyebut, IKN nantinya tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia.
Hendrar kemudian menjelaskan, kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih Rp466 triliun dengan perincian komponen proyek APBN sebesar Rp90,3 triliun. Kemudian lewat model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar Rp252 trilun. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni, BUMN/BUMD sebesar Rp123,2 triliun.
Menurutnya proses pembangunan IKN sudah mencapai 25 persen dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp30 triliun berdasarkan informasi dari Kasatgas Pembangunan IKN.
“Jadi menuiu ke arah Rp400 triliun masih terbuka kesempatan temen-temen swasta untuk ikut berkontribusi,” sebut pria asal Semarang itu.
Lebih lanjut, kata Hendrar Pribadi LKPP bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa dan Presiden Joko Widodo memerintahkan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di IKN untuk dipermudah guna percepatan anggaran dan efektif.
