Samarinda, Infosatu.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia pun kembali memaparkan soal IKN, kali ini di hadapan peserta Sidang Tahunan Majelis Utama Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) dalam acara jamuan makan malam atau welcome dinner di Pendopo Odah Etam, Jumat malam (10/3/2023).
“Saya bersyukur dan harus berterima kasih kepada seluruh anggota Himpuni karena saya dengar tidak ada satupun yang tidak setuju IKN,” kata Isran disambut aplaus ratusan hadirin yang memenuhi Pendopo Odah Etam.
Di depan puluhan perwakilan 43 organisasi alumni perguruan tinggi negeri dari seluruh Indonesia, Isran secara tegas juga menepis anggapan yang menyebut dukungannya terhadap pemindahan IKN karena dirinya adalah pemimpin Benua Etam.
“Pak Isran itu kan Gubernur Kalimantan Timur, makanya dibela habis-habisan Pak Jokowi (Presiden RI). Bukan,” tegasnya.
Dalam acara yang berlangsung penuh keakraban itu, ia menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan kepentingan Kaltim saja, melainkan kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu menjelaskan, pemindahan ibu kota negara bukan terjadi begitu saja secara tiba-tiba.
“Sudah cukup lama dipikirkan sejak Presiden Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun baru bisa dimulai pelaksanaannya di era Presiden Joko Widodo,” jelasnya.
Lanjut Isran, untuk rencana pemindahan ibu kota negara ini pun, Presiden Joko Widodo telah mendapat dukungan 95 persen kursi parlemen yang kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Menurutnya, pemindahan IKN akan menjadi tonggak sejarah dimulainya perubahan baru dalam kebudayaan, termasuk dalam upaya untuk keadilan dan pemerataan.
“Pemindahan IKN akan menjadi pusat perubahan kebudayaan dan peradaban, termasuk juga distribusi pembangunan ekonomi. Ini yang terpenting,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebelumnya 54 persen dana pembangunan infrastruktur bergerak di Jawa dan selebihnya dibagi ke seluruh provinsi di Indonesia.
“Pemindahan IKN akan membuat ini lebih adil untuk seluruh Indonesia,” yakinnya.
Sejalan dengan Isran, Presidium Himpuni Akhmad Muqowam mengatakan pemindahan IKN sudah menjadi kesepakatan nasional yang harus didukung oleh seluruh komponen bangsa, tanpa terkecuali.
“Pemindahan IKN bukan maunya Pak Gubernur, bukan maunya Pak Jokowi, tapi sudah menjadi komitmen nasional bangsa Indonesia,” dukungnya.
Alumni Universitas Diponegoro itu menegaskan, bagi Himpuni, apapun yang sudah menjadi ketetapan negara harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia.
Kegiatan dihadiri para alumni dari berbagai universitas negeri di Indonesia, diantaranya IPB, Unpad, Unila, Unsri, ITS, Undip, UI, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Udayana, UPI Bandung, Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Mulawarman sebagai tuan rumah. Para peserta sidang tahunan Himpuni ini rencananya juga akan berkunjung ke Titik Nol IKN.
Turut hadir, Rektor Unmul Abdunnur, Rektor UNU Kaltim Farid Wadjdy dan Anggota DPRD Kaltim yang juga pengurus IKA Unmul Rusman Ya’kub dan Sarkowi V Zahry.
