Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum mengunci proyeksi anggaran dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2026. Kepastian besaran anggaran masih menunggu perkembangan transfer dari pemerintah pusat, dukungan dari pemerintah provinsi, serta realisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Samarinda pada Rabu, 16 September 2026 masih menjadi tahap pencocokan kondisi keuangan daerah. Pemkot menyampaikan perkembangan pendapatan dan kemampuan anggaran kepada DPRD sebelum angka perubahan KUA ditetapkan.
“Masih kita mencocokkan, belum fix semuanya ini. Jadi kami masih pendahuluan, menyampaikan kepada anggota Dewan kondisi kita,” ujarnya di DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
Menurutnya, kondisi anggaran masih bergerak sehingga pemkot menyiapkan beberapa skenario dalam menyusun perubahan anggaran. Besaran pendapatan yang masuk nantinya akan menentukan program atau kegiatan yang dapat dipertahankan maupun ditambahkan.
Marnabas menyebut pola tersebut diterapkan agar pembahasan tidak dimulai kembali dari awal ketika angka pendapatan mengalami perubahan.
“Bisa saja terjadi penambahan, bisa juga terjadi pengurangan. Jadi kalau ada perkembangan sedikit, kita lapor, kita ngomong, supaya nanti teman-teman Dewan juga mengikuti perkembangannya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, program yang belum memiliki kepastian pendanaan dapat diberi tanda khusus atau “bintang”. Ketika anggaran sudah tersedia, program tersebut dapat kembali dimasukkan dalam perencanaan.
“Begitu duitnya ada, buang bintangnya. Kalau nanti ada lagi, kita tambahkan lagi yang lain yang belum berbintang,” terangnya.
Selain transfer dari pemerintah pusat, pemkot juga masih menghitung potensi PAD yang dapat digunakan untuk menopang anggaran perubahan. Salah satunya dengan melihat kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan target pendapatan pada sisa tahun anggaran 2026.
“PAD berkembang juga. Ini kita kejar parkir misalnya, bagaimana kesiapan diskusinya,” sebutnya.
Pemkot, lanjut dia, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim terkait dukungan transfer. Menurutnya, kondisi penerimaan di tingkat provinsi juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan anggaran daerah.
“Kita berusaha meningkatkan PAD. Kita juga dorong untuk terus melakukan lobi-lobi dengan pusat agar transfer daerah bisa jalan. Begitu juga komunikasi kita dengan provinsi supaya bantuan keuangan bisa bertambah,” tuturnya.
Marnabas menegaskan, pemkot tidak ingin menetapkan belanja berdasarkan proyeksi yang belum pasti. Karena itu, skenario A, B, dan C disiapkan berdasarkan kondisi pendapatan yang nantinya benar-benar tersedia.
Koordinasi dengan DPRD terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Pemkot menargetkan pembahasan perubahan KUA dapat mencapai titik akhir pekan depan, setelah perkembangan pendapatan lebih jelas.
