Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara lintas daerah karena asap yang ditimbulkan tidak mengenal batas administrasi kabupaten dan kota.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kebakaran yang terjadi di satu wilayah dapat berdampak terhadap daerah lain.
Karena itu, penanganan karhutla dinilai membutuhkan koordinasi yang lebih konkret di tingkat provinsi.
“Karhutla itu kebakaran hutan dan lahan, itu tidak cukup dengan satu daerah tertentu karena namanya asap kan melintas antar kabupaten,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, kejadian kebakaran di wilayah Palaran, Samarinda, misalnya, dapat memberikan dampak terhadap wilayah lain, termasuk Balikpapan. Begitu pula kejadian di kawasan lain yang berpotensi berdampak ke Samarinda dan Kukar.
Karena itu, Pemkot Samarinda berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dapat menjadi pengoordinasi gerakan bersama dalam menangani persoalan tersebut.
Untuk penanganan di wilayah Samarinda, pemkot telah menyiagakan sejumlah perangkat, mulai dari pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), camat, lurah hingga unsur TNI dan Polri.
Bahkan, koordinasi juga dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Andi Harun menekankan koordinasi lintas daerah tidak boleh berhenti pada rapat administratif.
Menurutnya, setiap daerah harus datang dengan perangkat, pembagian tugas dan kebutuhan anggaran yang jelas.
“Kalau cuma rapat koordinasinya secara administratif ya tidak ada membawa perubahan signifikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, dalam koordinasi tingkat provinsi, setiap kepala daerah seharusnya menyampaikan kesiapan perangkat dan kebutuhan masing-masing wilayah. Selanjutnya, pemerintah provinsi berperan sebagai payung koordinasi untuk menggerakkan penanganan bersama.
“Samarinda telah melakukan kesiapsiagaan bahkan sebelum munculnya kejadian kebakaran di sejumlah wilayah,” terangnya.
Namun, ia mengakui dampak fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang berada di luar kendali pemerintah.
Meski demikian, seluruh perangkat daerah diminta tetap siaga dan bergerak cepat apabila terjadi kebakaran maupun munculnya asap yang berpotensi mengganggu masyarakat.
