Samarinda, Infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyuarakan keprihatinan atas kondisi organisasi kepemudaan yang dinilainya membutuhkan persatuan.
Ia berharap Musyawarah Daerah (Musda) XV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur menjadi titik balik untuk mengakhiri perpecahan dan mengembalikan marwah organisasi sebagai rumah besar perjuangan pemuda.
Menurut Andi Harun, Musda KNPI tidak boleh sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, forum tersebut harus mampu melahirkan kesepakatan bersama untuk menyatukan berbagai faksi dan kelompok yang selama ini berada di persimpangan.
“Musda kali ini selain menghasilkan keputusan-keputusan penting, juga harus menjadi momentum untuk mempersatukan semua faksi, semua kelompok, menjadi satu kekuatan pemuda KNPI Kalimantan Timur,” ungkapnya saat menghadiri Musda KNPI Kaltim di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Minggu malam, 15 November 2026.
Sebagai mantan aktivis sekaligus pengurus KNPI, Andi Harun mengaku memiliki ikatan emosional dengan organisasi tersebut. Andi Harun menyebut KNPI sebagai salah satu laboratorium kepemimpinan yang turut membentuk perjalanan dirinya hingga saat ini.
“Salah satu laboratorium kepemimpinan saya adalah KNPI. Saya cukup lama di KNPI dan saya lahir dari organisasi kepemudaan. Tentu saya akan terus menaruh respek terhadap perjuangan adik-adik junior untuk memperkokoh dan memperteguh gerakan kepemudaan,” ucapnya.
Ia pun tidak menampik rasa sedih melihat kondisi KNPI saat ini. Menurut Andi Harun, pemuda merupakan salah satu kekuatan strategis bangsa yang seharusnya berada di garis depan dalam menentukan arah pembangunan dan perjalanan sejarah.
“Sebagai mantan aktivis KNPI, mantan pengurus KNPI, tentu saya sangat sedih dengan situasi hari ini. Karena pemuda itu adalah kekuatan eksponen bangsa yang sangat strategis untuk menjadi sebuah gerakan dan terus menjadi penentu perjalanan sejarah sebuah bangsa, termasuk di Kaltim,” ujarnya.
Andi Harun juga menegaskan pemerintah tidak boleh menjadi pihak yang mengintervensi urusan internal organisasi. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil peran sebagai fasilitator maupun mediator apabila dibutuhkan untuk membuka ruang komunikasi antarkelompok.
Bahkan, ia menyatakan kesiapannya membantu menjembatani perbedaan di tubuh KNPI Kaltim jika mendapat penugasan dari Gubernur Kalimantan Timur.
“Kalau dibutuhkan bantuan menjadi salah satu mediator dari kelompok-kelompok itu, saya dengan senang dan ikhlas. Jika saya ditugaskan oleh Pak Gubernur atau Pak Gubernur mengambil inisiatif untuk mempersatukan KNPI ini,” katanya.
Baginya, persatuan pemuda tidak cukup hanya digaungkan dalam pidato atau slogan organisasi. Harus ada keberanian untuk berdialog, menurunkan ego kelompok, serta menyepakati visi perjuangan yang lebih besar.
Ia berharap Musda XV KNPI Kaltim menjadi awal kebangkitan gerakan kepemudaan yang lebih solid, inklusif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“Sudah saatnya pemuda bersatu, bergerak, dan mengambil peran nyata bagi daerah dan bangsa,” pungkas Andi Harun. (ADV)
