infosatu.co
PEMERINTAH

Pengurangan DBH Rp209 Miliar, Samarinda Terancam Menanggung Utang Proyek

Teks: Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Emmi/Infosatu)

Samarinda, Infosatu.co – Pengurangan alokasi opsen dana bagi hasil (DBH) pajak sebesar Rp209 miliar berpotensi menyisakan beban pembiayaan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pasalnya, sejumlah kegiatan pembangunan telah berjalan dengan mengacu pada perhitungan anggaran sebelum adanya penyesuaian pendapatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, perubahan proyeksi penerimaan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan APBD Perubahan 2026, yang sebelumnya telah disepakati bersama DPRD dan mendapatkan asistensi pemerintah provinsi.

Menurutnya, persoalan muncul karena sebagian kegiatan sudah dilaksanakan di lapangan, sementara kemampuan pendapatan daerah mengalami pengurangan.

Kondisi itu menyebabkan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp209 miliar berpotensi tidak dapat dipenuhi sesuai perencanaan awal.

“Konsekuensinya akan menjadi utang, dan angka itu sangat tinggi,” ungkap Andi Harun di DPRD Samarinda.

Karena persoalan itu, Pemkot Samarinda keberatan dan meminta gubernur meninjau kembali kebijakan penyesuaian tersebut. Pemerintah kota memberikan kesempatan kepada Pemprov Kaltim untuk menelaah permohonan hingga 30 November 2026.

Andi Harun berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi antarpemerintahan.

“Dampak kebijakan itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi keuangan pemerintah kota, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan dan kepentingan masyarakat Samarinda,” terangnya.

Andi Harun mengingatkan, apabila penyesuaian tersebut tidak dikoreksi, konsekuensi pembiayaan yang belum terselesaikan berpotensi terbawa hingga APBD 2027.

“Pemkot berharap pemprov bersedia melakukan peninjauan kembali agar persoalan fiskal ini tidak berkembang menjadi persoalan antarpemerintahan,” tuturnya.

Di sisi legislatif, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar meminta, persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui pemanggilan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim beserta pihak terkait.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pimpinan DPRD mengagendakan pertemuan tersebut untuk memperoleh penjelasan mengenai dasar hukum dan metode penghitungan penyesuaian alokasi yang mencapai 26,24 persen.

Anhar menilai, pemerintah provinsi perlu membuka rincian perhitungan karena APBD Samarinda 2026 telah melalui proses pembahasan dan asistensi sebelumnya.

“Ini bukan permasalahan antara DPRD Kota Samarinda dengan Pemkot Samarinda. Tetapi ini adalah hak daerah,” tegasnya.

Ia juga meminta agar mekanisme penyesuaian dibahas secara transparan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai penerimaan yang menjadi hak kabupaten/kota.

Menurut Anhar, pengurangan Rp209 miliar akan memberikan pengaruh terhadap struktur APBD Samarinda yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,6 triliun.

Related posts

Obligasi Daerah Bisa Jadi Jalan Keluar, Kaltim Bidik Kemandirian Fiskal

R'sya Rahmadina

Samarinda Bidik Swasembada Pangan, Lahan Eks Tambang Jadi Alternatif Pertanian

Emmy Haryanti

Kendaraan Berat Bakal Dialihkan ke Kawasan Pergudangan, Dishub Siapkan Penataan Jalur Distribusi

Emmy Haryanti