infosatu.co
POLITIK

KUA-PPAS 2027 Molor, Darlis Khawatir Kualitas APBD Kaltim Tak Akomodatif

Teks: Penandatanganan Kesepakatan antara DPRD Provinsi kaltim dan Gubernur Kaltim (diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra A. M. Fitra Firnanda) atas KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 (Infosatu.co/R’sya)

Samarinda, Infosatu.co – Molornya penandatanganan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi. Keterlambatan tersebut dikhawatirkan memangkas waktu pembahasan APBD sehingga berpengaruh terhadap kualitas anggaran yang dihasilkan.

Darlis mengatakan, berdasarkan kesepakatan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 27 Juli 2026, penandatanganan KUA-PPAS semestinya dilaksanakan pada 4 Agustus 2026. Namun, kesepakatan tersebut baru ditandatangani pada Kamis, 19 November 2026.

“Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa ini kok sampai molor? Apalagi batas akhir pengesahan APBD itu tanggal 30 November,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-36 di DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Menurutnya, setelah penandatanganan KUA-PPAS masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum APBD ditetapkan. Mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi-fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan anggaran antara Banggar dan TAPD.

Persoalannya, DPRD Kaltim juga mulai menjalani masa reses hingga 26 November 2026. Kondisi tersebut membuat waktu untuk menjalankan seluruh tahapan pembahasan semakin terbatas.

Darlis khawatir, penyempitan waktu akan membuat pembahasan anggaran tidak berjalan optimal. Bahkan, sejumlah program berpotensi tidak mendapat ruang pembahasan yang cukup.

“Dengan tahapan-tahapan yang terganggu itu otomatis publik bisa jadi mempertanyakan kualitas APBD kita. Kemudian akan banyak item-item yang tercecer untuk dibahas bersama,” jelasnya.

Ia mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut jadwal penetapan anggaran, melainkan juga pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat. Sebab, anggota dewan harus memahami program yang nantinya tercantum dalam APBD sebelum menjelaskan kepada publik.

Jangan sampai, kata dia, muncul kegiatan dalam APBD yang justru tidak diketahui secara utuh oleh anggota DPRD karena terbatasnya ruang pembahasan.

Darlis juga menyinggung perdebatan mengenai skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) dan kontrak tahun tunggal atau Single Years Contract (SYC) yang sebelumnya menyita waktu pembahasan.

Ia menegaskan, DPRD bukan menolak kegiatan pembangunan yang direncanakan pemerintah, melainkan mempersoalkan pola pelaksanaannya yang dinilai belum memenuhi persyaratan administratif.

“Secara prinsip kita terima kegiatannya. Yang kami tolak adalah polanya, karena tidak memenuhi syarat administratifnya,” tegasnya.

Meski demikian, Darlis mengaku menerima hasil kesepakatan yang akhirnya tercapai antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia berharap keterlambatan serupa tidak kembali terjadi dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Ia menambahkan, apabila kesepakatan KUA-PPAS tidak tercapai, pemerintah daerah dapat menempuh mekanisme penetapan anggaran melalui Peraturan Kepala Daerah (perkada). Namun, konsekuensinya masyarakat Kaltim justru akan dirugikan karena tidak ada ruang untuk menghadirkan program-program baru seperti dalam APBD hasil pembahasan bersama DPRD.

“Kalau perkada jalan, otomatis tidak akan ada program-program baru. Yang dilaksanakan adalah belanja-belanja rutin sebagaimana tahun sebelumnya. Jadi kita tidak akan punya program baru sampai perubahan APBD sekitar Juli tahun depan,” pungkasnya.

Related posts

DPRD Kaltim Bongkar Masalah Perencanaan Gedung Pandurata, Ruang MRI Harus Dibobol

R'sya Rahmadina

Polemik Grand City Berlanjut, DPRD Samarinda Minta Pengembang Patuhi Kesepakatan

Rizki

Karhutla Berulang, Komisi II Soroti Pembakaran Jadi Jalan Pintas Bersihkan Lahan

R'sya Rahmadina