infosatu.co
POLITIK

Penggalian Jalan di Samarinda Bakal Diatur, Kontraktor Wajib Setor Jaminan

Teks: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim. (Infosatu.co/R’sya)

Samarinda, Infosatu.co – Pihak yang melakukan penggalian jalan untuk pemasangan kabel, pipa, maupun infrastruktur lainnya di Samarinda bakal diwajibkan menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Ketentuan ini disiapkan untuk memastikan jalan yang dibongkar dapat dikembalikan ke kondisi semula setelah pekerjaan selesai.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengatakan kewajiban tersebut menjadi salah satu materi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan yang kini memasuki tahap harmonisasi bersama Kementerian Hukum.

Menurutnya, selama ini pemanfaatan ruang jalan oleh berbagai pihak kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika pekerjaan penggalian selesai tetapi kondisi jalan tidak dikembalikan sebagaimana mestinya.

“Misalnya saat orang menggali jalan, setelah digali tidak kembali. Ini yang kita atur. Kalau tanah digali untuk kepentingan kabel atau apa yang dilakukan kontraktor, itu harus menyerahkan surat jaminan kepada pemerintah atau bank,” ujarnya di Samarinda, Rabu, 18 November 2026.

Dalam skema yang dibahas, jaminan tersebut dapat dicairkan pemerintah apabila pihak pelaksana tidak memenuhi kewajiban memulihkan kondisi jalan. Dana hasil pencairan kemudian digunakan untuk membiayai perbaikan agar jalan kembali seperti keadaan semula.

Sebaliknya, apabila pihak pelaksana berhasil mengembalikan kondisi jalan hingga 100 persen, jaminan tersebut dapat diambil kembali.

Rohim menjelaskan, pengaturan dalam raperda ini tidak hanya menyangkut aktivitas penggalian. Pemanfaatan ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), hingga ruang pengawasan jalan (ruasja) juga akan diatur.

Sejumlah aktivitas yang menjadi perhatian di antaranya pemasangan tiang telekomunikasi, penggunaan badan jalan untuk instalasi pipa, hingga pembuatan akses masuk dan keluar kawasan milik swasta yang berpotensi mengganggu fungsi jalan.

Ia menegaskan, jalan merupakan aset pemerintah yang memiliki fungsi utama. Karena itu, pemanfaatan di luar fungsi tersebut harus mengikuti ketentuan agar tidak mengganggu kepentingan pengguna jalan.

Pihak yang memanfaatkan ruang jalan tanpa mengikuti ketentuan juga akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Raperda.

“Kalau ada pemanfaatan di luar itu, maka dia memanfaatkan harus sesuai dengan ketentuan yang kita atur di Raperda Pemanfaatan Jalan,” tegasnya.

Raperda Pemanfaatan Jalan saat ini memasuki tahap akhir harmonisasi. Setelah pembahasan bersama Kementerian Hukum, proses selanjutnya dilanjutkan dengan harmonisasi bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. DPRD Samarinda menargetkan regulasi tersebut dapat disahkan pada 2026.

Related posts

KUA-PPAS 2027 Molor, Darlis Khawatir Kualitas APBD Kaltim Tak Akomodatif

R'sya Rahmadina

DPRD Kaltim Bongkar Masalah Perencanaan Gedung Pandurata, Ruang MRI Harus Dibobol

R'sya Rahmadina

Polemik Grand City Berlanjut, DPRD Samarinda Minta Pengembang Patuhi Kesepakatan

Rizki