Samarinda, Infosatu.co – Delapan proyek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kaltim setelah sebagian di antaranya mangkrak, putus kontrak, hingga terkendala persoalan lahan.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap layanan pendidikan karena sejumlah fasilitas sekolah belum dapat dimanfaatkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry mengatakan Disdikbud perlu lebih selektif menentukan penyedia jasa pada proyek pembangunan sekolah.
Menurutnya, kontraktor yang memiliki rekam jejak buruk sebaiknya tidak lagi dilibatkan dalam pekerjaan pemerintah.
“Kita ingatkan supaya penyedia yang memang track record-nya tidak baik lebih baik di-blacklist. Jangan lagi diberikan kesempatan,” kata Sarkowi usai rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim di Gedung D DPRD Kaltim, Senin, 27 Juli 2026.
Ia menilai kegagalan menyelesaikan proyek tidak hanya berdampak pada penyelesaian kontrak, tetapi juga menghambat kegiatan belajar mengajar.
Salah satunya terlihat pada pembangunan ruang kelas baru SMAN 7 Balikpapan yang progresnya baru sekitar 7,25 persen sebelum kontrak diputus.
“Harusnya anak-anak sudah bisa sekolah, tapi akhirnya enggak bisa karena bangunannya belum fungsional,” ujarnya.
Berdasarkan paparan Disdikbud Kaltim, proyek yang menjadi perhatian meliputi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Long Ikis di Kabupaten Paser yang mangkrak dengan progres sekitar 20-25 persen, ruang praktik siswa SMKN 1 Tenggarong Seberang dan SMKN 1 Penajam Paser Utara yang putus kontrak.
Tak hanya itu, lapangan upacara SMKN 1 Rantau Pulung, ruang laboratorium SMAN 1 Long Iram, pembangunan ruang kelas baru SMAN 7 Balikpapan, USB SMA 2 Pasir Belengkong yang terkendala hibah lahan, hingga pembangunan fasilitas penunjang sekolah di kawasan Sepaku yang terhenti akibat kelalaian rekanan.
Selain meminta evaluasi terhadap kontraktor, Sarkowi juga mengingatkan agar pembangunan fasilitas pendidikan dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, penyelesaian gedung harus diikuti pengadaan mebel dan perlengkapan belajar agar sekolah dapat langsung digunakan.
“Kalau sekolahnya sudah jadi, idealnya berikutnya memikirkan anggaran mebelernya, sedangkan ini sekolah jadi tapi mebelernya belum ada. Pendidikan itu harus menjadi satu ekosistem yang bersambung, bukan hanya bangunannya saja,” pungkasnya.
