Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendorong perluasan konsep kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.
Langkah ini dinilai penting karena sekitar 65 persen kebutuhan pangan kawasan tersebut masih dipasok dari luar Kalimantan.
Usulan tersebut sekaligus menjadi respons atas proyeksi meningkatnya jumlah penduduk di kawasan penyangga IKN yang diperkirakan terus bertambah seiring perkembangan ibu kota baru.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marnabas Patiroy mengatakan konsep pengembangan kawasan penyangga tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan skema Tri City yang mencakup Samarinda, Balikpapan dan IKN.
Menurutnya, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU) perlu dilibatkan karena memiliki potensi lahan yang besar untuk mendukung produksi pangan.
“Kami mengusulkan agar konsep pengembangan tidak hanya terbatas pada Tri City. Kukar dan PPU perlu menjadi bagian utama karena memiliki potensi lahan yang luas untuk mendukung kebutuhan pangan kawasan penyangga IKN,” ujarnya, Rabu, 15 Juli 2026.
Ia menjelaskan, usulan tersebut telah disampaikan dalam sejumlah pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Marnabas mengungkapkan, kemampuan kawasan penyangga IKN dalam memenuhi kebutuhan pangan masih terbatas.
Saat ini, produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 35 persen kebutuhan masyarakat, sedangkan sisanya masih bergantung pada pasokan dari berbagai daerah, terutama Jawa dan Sulawesi.
“Pemenuhan kebutuhan pangan saat ini baru sekitar 35 persen. Artinya, sekitar 65 persen masih didatangkan dari luar daerah,” katanya.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi mengingat jumlah penduduk di kawasan penyangga IKN diproyeksikan meningkat dari sekitar 2,6 juta jiwa menjadi 3,5 juta jiwa pada 2030.
Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemkot Samarinda mengusulkan pembukaan sekitar 100.000 hektare lahan pertanian baru di Kalimantan, terutama di wilayah Kukar dan PPU.
Lahan tersebut direncanakan tidak hanya untuk produksi beras, tetapi juga pengembangan hortikultura dan peternakan guna menopang kebutuhan pangan kawasan penyangga IKN.
“Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Kalimantan, kebutuhan lahan itu bahkan tidak sampai 0,5 persen,” jelasnya.
Ia memperkirakan kebutuhan investasi pengembangan lahan hingga siap berproduksi mencapai sekitar Rp700 miliar.
Menurutnya, apabila program tersebut terealisasi, kapasitas produksi yang dihasilkan akan mampu memenuhi kebutuhan pangan Samarinda, Balikpapan, Kukar, PPU, hingga kawasan IKN.
Selain memperkuat sektor pangan, Pemkot Samarinda juga mengusulkan pembagian peran antardaerah.
Kukar dan PPU diproyeksikan menjadi sentra produksi pangan, sedangkan Samarinda dan Balikpapan difokuskan pada pengembangan industri, jasa, dan perdagangan.
Marnabas menegaskan, penguatan ketahanan pangan harus menjadi perhatian utama agar pertumbuhan kawasan IKN tidak memicu persoalan inflasi akibat tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
“Kalau masing-masing daerah memiliki peran yang jelas, pengembangan kawasan penyangga IKN akan lebih terarah dan saling mendukung,” tutup Marnabas.
