Samarinda, Infosatu.co – Rencana pemerintah pusat untuk mengonversi penggunaan LPG subsidi 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG) bertajuk CNG Merah Putih menuai sorotan dari berbagai pihak. Kebijakan yang diklaim sebagai upaya menekan impor energi ini justru dinilai berpotensi menambah beban masyarakat kecil.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Joha Fajal mengingatkan bahwa perubahan besar dalam kebiasaan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan dapur, bukanlah hal yang sederhana. Ia menilai, hingga kini mekanisme pelaksanaan program tersebut masih belum jelas.
“Setiap kebijakan baru pasti akan menghadirkan kendala di lapangan, apalagi jika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Joha saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurutnya, konversi dari LPG ke CNG akan memaksa masyarakat untuk melakukan penyesuaian teknis, termasuk mengganti peralatan seperti regulator dan tabung gas. Hal ini dinilai akan memicu pengeluaran tambahan, terutama bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang selama ini bergantung pada LPG 3 kilogram.
“Masyarakat sudah terbiasa menggunakan peralatan LPG. Kalau jenis gasnya diganti, mereka harus membeli alat baru. Ini jelas menambah beban baru bagi warga,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Selain itu, Joha juga menyoroti potensi pemborosan anggaran negara dalam program konversi berskala nasional ini. Ia menilai, pemerintah harus menyiapkan dana besar untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan tabung baru, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Kritik tersebut tidak lepas dari kondisi di lapangan yang hingga kini masih diwarnai persoalan distribusi LPG 3 kilogram. Di Samarinda, kelangkaan gas melon masih kerap terjadi dan memicu antrean panjang di sejumlah pangkalan.
Menurut Joha, pemerintah seharusnya lebih fokus membenahi sistem distribusi yang sudah ada, ketimbang meluncurkan program baru yang belum matang. Ia khawatir, kebijakan konversi ini justru memperburuk situasi jika tidak direncanakan secara matang.
“Masalah yang sekarang saja belum selesai, kenapa harus menambah program baru yang dampaknya belum jelas? Ini yang harus dipikirkan pemerintah,” ujarnya.
Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil, Joha menilai kebijakan semacam ini berisiko menambah tekanan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Ia berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil langkah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jangan sampai niatnya baik, tapi justru membuat masyarakat semakin kesulitan. Kebijakan seperti ini harus benar-benar dipikirkan secara matang,” pungkasnya.
