Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang mulai menyusun sejumlah strategi baru untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah tersebut disiapkan menyusul sorotan DPRD Bontang terkait belum adanya dividen yang disetorkan BUMD kepada pemerintah daerah hingga saat ini.
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Selain itu, rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola dan kinerja perusahaan daerah.
Menurutnya, keberhasilan Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.
“Yang patut kita syukuri adalah keberhasilan mempertahankan WTP ini bukan pekerjaan mudah. Terima kasih kepada DPRD yang terus melakukan pengawasan dan seluruh jajaran pemerintah yang bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah,” ujarnya, Sabtu, 20 Juni 2026.
Meski demikian, Agus Haris menegaskan bahwa capaian WTP bukan tujuan akhir. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD.
Terkait belum adanya dividen yang disetorkan BUMD, ia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai strategi bisnis agar perusahaan daerah dapat menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada daerah.
Salah satu fokus yang disiapkan adalah pengembangan Pelabuhan Loktuan sebagai pusat aktivitas ekonomi baru.
Selama ini, aktivitas usaha yang dikelola masih didominasi sektor darat. Ke depan, pemerintah berencana memperluas pengembangan ke sektor maritim yang dinilai memiliki potensi besar.
“Kami tidak bisa menutup mata bahwa sektor kelautan memiliki peluang besar. Karena itu kami sedang menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang dibutuhkan,” katanya.
Pemkot juga mendorong pembenahan tata kelola dan struktur organisasi perusahaan pengelola pelabuhan sebelum kawasan tersebut dikembangkan menjadi pusat logistik dan perdagangan yang lebih besar.
Menurut Agus Haris, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan fasilitas pelabuhan yang belum mampu melayani kapal berskala internasional. Padahal, sektor ekspor dan impor berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, pemerintah mulai menawarkan peluang investasi kepada sejumlah investor. Selain pembangunan fasilitas pelabuhan, kawasan lahan milik pemerintah di sekitar area bekas gusuran juga direncanakan menjadi lokasi penumpukan peti kemas.
“Insyaallah tidak lama lagi kami akan merilis konsep pengembangannya. Saat ini masih dalam tahap penyusunan kajian investasi, kajian bisnis, dan prospek usaha ke depan,” tuturnya.
Agus Haris menambahkan, sejumlah investor telah menunjukkan minat untuk terlibat dalam pengembangan Pelabuhan Loktuan. Komunikasi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) juga telah dilakukan dan mendapat respons positif.
Menurutnya, Pelindo menilai Bontang memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai kawasan pelabuhan peti kemas strategis di Kalimantan Timur.
Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di Bontang Lestari guna menarik investasi baru dan memperluas sumber pendapatan daerah.
“Kami berharap kawasan industri ini bisa menjadi mesin baru penggerak ekonomi sekaligus sumber PAD bagi Kota Bontang di masa depan,” pungkasnya.
