Samarinda, Infosatu.co — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih rendahnya serapan sejumlah pos anggaran dalam APBD 2025.
Fraksi menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan tidak optimalnya realisasi belanja menunjukkan masih adanya persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah daerah.
Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kaltim Sulasih menyampaikan PKB mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 hanya mencapai Rp17,73 triliun atau 92,61 persen dari target Rp19,14 triliun.
Sementara realisasi belanja dan transfer daerah tercatat sebesar Rp19,37 triliun atau 83,29 persen dari target Rp21,69 triliun.
Menurut Sulasih, salah satu catatan penting terletak pada realisasi pajak daerah yang hanya mencapai 86,78 persen atau Rp6,88 triliun dari target Rp7,93 triliun.
Kondisi tersebut dinilai kontras dengan capaian retribusi daerah yang justru melampaui target hingga 111,94 persen.
PKB juga mempertanyakan rendahnya realisasi bagi hasil pajak yang hanya mencapai 73,45 persen atau Rp706,81 miliar dari target Rp962,31 miliar.
“Pajak merupakan tulang punggung pendapatan asli daerah. Karena itu perlu penjelasan mendalam mengenai kendala yang menyebabkan target tidak tercapai,” katanya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB dalam rapat paripurna di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim, Senin 15 Juni 2026.
Sorotan lain diberikan terhadap belanja subsidi yang hanya terealisasi 14,1 persen dari target Rp10 miliar. Fraksi PKB menilai rendahnya serapan tersebut menunjukkan program bantuan kepada masyarakat belum berjalan optimal.
Selain itu, belanja tidak terduga juga hanya terserap sebesar 53,5 persen. Menurut PKB, kondisi itu mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam perencanaan kebutuhan anggaran darurat maupun respons pemerintah terhadap kondisi mendesak di lapangan.
Di sektor pembangunan, PKB mencatat masih terdapat sekitar Rp620 miliar belanja modal yang tidak terserap. Realisasi belanja modal hanya mencapai 83,40 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Sebagai daerah yang sedang berakselerasi membangun, tidak terserapnya dana pembangunan tentu menjadi kerugian bagi masyarakat karena berpotensi menghambat peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar,” tutur Sulasih.
PKB juga mempertanyakan realisasi pendapatan hibah yang hanya mencapai 65,83 persen. Menurut fraksi tersebut, ketidakcapaian target hibah mengindikasikan adanya persoalan kepastian sumber pendanaan maupun administrasi yang semestinya dapat diantisipasi sejak awal tahun anggaran.
Yang paling menjadi perhatian adalah besarnya SiLPA mencapai Rp2,59 triliun yang berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya.
PKB menilai akumulasi sisa anggaran yang terus terjadi setiap tahun tidak dapat dipandang sebagai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
“SiLPA yang besar bukan prestasi. Justru itu menunjukkan masih adanya program yang belum direncanakan secara progresif dan tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
