infosatu.co
PEMERINTAH

Pemkot Bontang Validasi 34 Ribu Data Pekerja Rentan untuk Bantuan BPJS

Teks: Rapat koordinasi validasi 34 ribu data pekerja rentan penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan. (Dok: Prokompim Bontang)

Bontang, Infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai memvalidasi sekitar 34 ribu data pekerja rentan untuk memastikan penyaluran bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan bantuan sosial lainnya benar-benar tepat sasaran.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persoalan Sosial dan Data Pekerja Rentan Miskin Penerima Bantuan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Rapat DPMPTSP Bontang, Senin, 15 Juni 2026.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan penanganan kemiskinan, stunting dan pekerja rentan harus dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, hingga kelurahan perlu memperkuat proses verifikasi data sampai tingkat RT agar bantuan sosial maupun BPJS Ketenagakerjaan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Kita harus bekerja berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong integrasi data sosial melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) agar proses pembaruan dan sinkronisasi data dapat dilakukan lebih efektif.

Sementara itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan proses verifikasi pekerja rentan sesuai Peraturan Wali Kota telah menyaring lebih dari 36 ribu data awal menjadi sekitar 34 ribu data penerima yang dinilai layak.

Seluruh organisasi perangkat daerah juga diwajibkan melakukan pemutakhiran data secara rutin serta menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Selain itu juga didorong penggunaan data desil sebagai dasar sementara dalam penetapan penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.

Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) juga melaporkan sebanyak 3.578 dari total 4.968 usulan data petani dan nelayan telah lolos proses verifikasi.

Pemerintah Kota Bontang turut menyepakati pemutakhiran data dilakukan setiap bulan serta evaluasi data kemiskinan, stunting, dan pekerja rentan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

“Tujuannya agar data penerima bantuan selalu diperbarui dan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran,” pungkas Agus Haris.

Related posts

WTP Digugat Realita: DPRD “Bedah” APBD Kaltim, Pemprov Dikejar Berbenah

Ratu

W Superclub Diminta Segera Urus Andalalin Baru, Dishub Samarinda Sebut Izin Lama Tak Lagi Sesuai

Emmy Haryanti

Faisal: Hoaks Bukan Sekadar Informasi Salah, tetapi Upaya Menyesatkan Publik

Emmy Haryanti