Palembang, infosatu.co – Direktur Geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa memaparkan pandangannya mengenai dinamika kepemimpinan nasional di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 16 Mei 2026.
Dalam paparannya, Teguh menilai setiap pemimpin Indonesia menghadapi tantangan global dan domestik yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil pada tiap era tidak dapat disamakan begitu saja.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap bertahan di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh saat membuka sesi diskusi.
Ia kemudian membandingkan kepemimpinan empat presiden Indonesia, yakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Prabowo Subianto.
Menurut Teguh, pada era Soekarno, tantangan terbesar adalah menjaga kemerdekaan politik di tengah situasi Perang Dingin dan gelombang dekolonisasi dunia. Sementara pada masa Soeharto, fokus pemerintah berada pada stabilitas ekonomi dan integrasi nasional pasca-peristiwa 1965.
Adapun pada masa Habibie, tantangan utama berada pada upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah krisis moneter serta transisi menuju demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan negara-negara superpower,” kata Teguh yang juga menjabat Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia.
Ia menjelaskan, kondisi global yang semakin tidak menentu membuat Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada jaminan keamanan maupun ekonomi dari pihak luar. Karena itu, arah kebijakan pemerintah saat ini dinilai lebih menitikberatkan pada penguatan ketahanan nasional dari dalam negeri.
Menurut Teguh, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep inclusive security atau keamanan inklusif, yakni membangun kemampuan bertahan secara mandiri di berbagai sektor strategis.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam,” tegasnya.
Ia menilai sejumlah program pemerintah seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, hingga hilirisasi industri merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi nasional.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” ujarnya.
Teguh juga menyinggung keberhasilan China dalam membangun industrialisasi dan hilirisasi sejak awal 2000-an untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok asing.
Menurutnya, Indonesia perlu menempuh langkah serupa agar tidak terus berada pada posisi sebagai pengekspor bahan mentah dan pengimpor produk jadi.
“Tanpa hilirisasi, kita akan terus menjadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” katanya.
Dalam memperkuat argumennya, Teguh turut mengutip pandangan ilmuwan politik internasional Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
Ia menyebut Morgenthau menilai politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan kekuasaan, sehingga setiap negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri.
Sementara Waltz, lanjut Teguh, menekankan bahwa sistem internasional bersifat anarkis sehingga negara tidak dapat bergantung pada pihak lain untuk menjamin keamanannya.
“Dalam sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” ucapnya.
Menutup paparannya, Teguh mengajak para content creator memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan publik agar narasi yang dibangun di ruang digital tidak sekadar mengikuti arus.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya.
